NGAWI, SMNNews.co.id – KPU Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3 persen dari total hibah APBD yang sebesar Rp 39 M, untuk kepentingan sosialisasi.
Keseluruhan anggaran sosialisasi Pilkada sendiri menelan Rp 1,2 M. Angka tersebut, sudah termasuk sosialisasi melalui media massa yang dianggarkan berkisar Rp 250 juta.
“Banyak kegiatan tak boleh terlaksana karena pandemi, anggaran banyak berkurang. Kerjasama media massa Rp 250 juta itu juga sudah tinggi dibandingkan daerah lain,” ungkap Sudarsono, Komisioner KPU Ngawi, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
Sudarsono juga mengungkapkan, di masa pandemi, pertemuan tatap muka dibatasi. Namun hal itu tak berarti KPU akan mengubah kiat sosialisasi, ataupun menambah alokasi kerjasama media massa.
Alih-alih menghindari kerumunan, KPU lebih memilih mengerahkan PPS, diantaranya dengan siaran keliling menabuh bende.
“Wujudnya ya woro-woro keliling naik mobil sambil menabuh bende. Itu kan tak beresiko mengundang kerumunan dan efektif memberi pengertian pada masyarakat,” ungkap Sudarsono, Kamis (17/09/2020).
Menurut Sudarsono, KPU menerima masukan, tak semua wilayah Ngawi familiar dengan informasi media massa.
“Ini bukan berdasar survey ya, tapi ada masukan dan kemudian kami memetakan. Banyak tempat belum tersentuh media massa bahkan ada yang sulit sinyal. Kami akhirnya lebih memilih siaran bende keliling itu,” ujarnya.
Siaran bende keliling dilakukan 4 kali di tiap desa, namun baru terlaksana sekali. Anggaran Rp 500 ribu untuk sekali pelaksanaan kegiatan, sehingga totalnya Rp 2 juta per desa.
Dana itu digunakan untuk sewa kendaraan dan sound system. Kegiatan bende keliling oleh para PPS ini, total direncanakan sebesar Rp 434 juta karena ada 217 desa di Kabupaten Ngawi.
Selain andalkan menabuh bende, kegiatan sosialisasi oleh PPS juga dilakukan dengan pertemuan. Namun jumlahnya terbatas.
“Tiap pertemuan maksimal 20 orang saja, mengundang tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menerangkan kembali tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilbup. Pertemuan juga memakai protokol kesehatan,” terangnya.
Sudarsono yang juga mantan wartawan ini, menjelaskan bahwa KPU juga memanfaatkan media sosial.
KPU memberikan give away atau semacam hadiah atas penyelenggaraan kuis seputar Pilkada, di laman facebook. Ini menelan anggaran sekitar Rp 20-an juta.
Saat hari H pemilihan, KPU juga akan melakukan lomba selfie di TPS bagi pemilih. Sosialisasi lainnya juga melalui alat peraga dan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Menurut Sudarsono, kerjasama dengan media massa hanya kegiatan yang melekat dalam tahapan.
“Anggaran sosialisasi media massa yang Rp 250 juta tadi, sudah terpakai lebih dari Rp 150 juta. Misalnya terpakai untuk memasang iklan pengumuman,” katanya.
Anggaran yang tersisa kini, kurang dari Rp 100 juta. Dana itulah yang digunakan untuk sosialisasi di media massa, sampai saat 14 hari masa kampanye kelak.
Diakui Sudarsono, tantangan KPU saat ini lebih berat dalam menggugah partisipasi masyarakat. Misalnya, adanya pandemi Covid-19 serta ancaman apatisme warga dalam memilih ketika Pilkada Ngawi dipastikan satu paslon saja.
Kreatifitas dan model sosialisasi yang dilakukan KPU saat ini, tetap diyakini oleh Sudarsono, akan efektif menggugah partisipasi masyarakat untuk mencoblos.
KPU juga optimis, partisipasi masyarakat di Pilkada 9 Desember 2020 kelak, bisa optimal. Pihaknya yakin, akan mencapai target partisipasi pemilih sesuai capaian nasional yakni 78,8 persen. (ari)
