NGAWI, SMNNews.co.id – Pemkab Ngawi mulai lebih fokus menangani masalah yang menimpa perempuan dan anak. Pasalnya, puluhan kasus terjadi di daerah ini.
Tahun 2022 belum berakhir namun sudah terkonfirmasi 26 kasus melibatkan anak dan perempuan, dengan jumlah tertinggi pada tindak asusila dan kekerasan.
Pemkab Ngawi pun membentuk satuan tugas terpadu penanganan masalah perempuan dan anak, nota kesepahaman pembentukan satgas terpadu ini, ditandatangani Kamis (20/10/2022).
Satgas terdiri dari berbagai elemen, yakni pemerintah melalui OPD terkait, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, kalangan pendidik negeri dan swasta, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pembentukan satgas terpadu itu akan diiringi langkah nyata melalui edukasi. Bahwa pendidikan karakter bukan hanya diampu oleh lembaga pendidikan, namun terutama oleh orangtua.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono membenarkan, di Ngawi sampai Oktober 2022 mencapai 26 kasus kekerasan anak dan perempuan. Bila dirata-rata, dua sampai tiga kasus terjadi per bulan.
Catatan itu tentu menjadi keprihatinan, sebab daerah yang masyarakatnya terdidik baik (well educated) pasti tingkat kekerasannya semakin rendah.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyatakan, pemkab bersama Kota Surabaya dan didampingi Unair, akan melakukan percontohan pembelajaran yang menekankan pendidikan karakter.
Pembelajaran itu diujicobakan tingkat SD dan SMP. Rancangannya, jadwal masuk sekolah hanya lima hari. Belajar akademik dari pagi sampai siang, dilanjutkan kemudian dengan pendidikan karakter.
“Pendidikan karakter ini bisa olahraga, seni, organisasi, keagamaan dan lainnya. Intinya mengajak anak bersosialisasi, berwawasan, bertanggung jawab dan memiliki kepekaan sosial,” ungkapnya.
Sekolah sistem asrama maupun pesantren juga akan disentuh program penanganan ini. Sebab, kekerasan anak juga bisa terjadi di lembaga pendidikan dengan sistem pembelajaran penuh.
Ony pun meminta, rekrutmen tenaga di insititusi pendidikan diperhatikan. Hal itu demi mencegah potensi pelaku kejahatan pada anak justru dilakukan oknum pengajar atau sivitas lembaga.
Langkah-langkah Pemkab itu, diharapkan dapat menurunkan kasus kekerasan anak dan perempuan. Targetnya bisa nol kasus, atau setidaknya di bawah sepuluh dalam setahun. ***
