KOTA BLITAR, SMNNews.co.id – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibbin melantik 103 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Blitar yang terdiri dari PNS dengan PPPK, Kamis (01/10/2026), di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar.
Agenda pelantikan ini di dalamnya terdapat rangkaian acara meliputi penyerahan SK pengangkatan PNS formasi IPDN, sekaligus pengambilan sumpah PNS dan penyerahan SK perpanjangan PPPK paruh waktu.
Didampingi Kepala BKPSDM Kota Blitar Ika Hadi Wijaya dan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Blitar Kusno, beserta sejumlah undangan pejabat kepala dinas, Mas Ibbin menyampaikan selamat dan sukses kepada para ASN yang dilantik dan diambil sumpah jabatan.
Wali Kota mengatakan pada dasarnya ASN itu merupakan bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ASN harus memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni dalam menjalankan tugas jabatan.
Untuk menjawab kebutuhan penguatan kapasitas dan integritas itu, ASN bisa meningkatkannya melalui jalur pendidikan tinggi maupun dengan mengikuti berbagai macam diklat (pendidikan dan pelatihan).
Pemerintah, kata Mas Ibbin, idealnya beroperasional berdasarkan undang-undang maupun peraturan atau regulasi yang ada. Ia berharap ASN di Pemkot Blitar khususnya yang baru dilantik aktif ikut ambil peran sesuai tupoksinya dalam menjalankan tugas pemerintahannya.
Arus informasi terkait kebijakan pemerintah yang berada di seluruh platform sosial media, menurut Mas Ibbin harus diikuti para ASN dalam rangka membantu memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat, asal dijelaskan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Boleh anda sekalian komen di media sosial. Tapi menjelaskannya harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena kita semua bekerja dasarnya adalah dari peraturan perundang-undangan. Jadi boleh ya ikut komen,” jelasnya.
Lebih dalam, Mas Ibbin juga mengingatkan bahwasanya ASN harus menjadi alat solusi dari pemerintah atas persoalan masyarakat. Ia menegaskan jangan sampai seorang pejabat pemerintah justru menjadi bagian dari masalah atau persoalan di internal pemerintah maupun di luar pemerintah.
“Tetap semangat bekerja di formal maupun non formal. Tugas-tugasnya adalah membantu melayani dan mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu ASN tidak boleh jadi problem. Tapi ASN harus menjadi solusi atas semua permasalahan masyarakat,” kata dia.
“Salah satu problem itu jika seseorang mungkin tidak tahu tugasnya, sehingga dia harus membikin gaduh pemerintahan, membikin gaduh hal-hal yang tidak sesuai dengan tugasnya. Itu yang jadi problem. ASN adalah petugas pemerintah. Kalau problem gimana mau membantu mensejahterakan masyarakat. Itu ya,” pungkasnya. (adv/kominfo)
Reporter: Bonaji.
Editor: Kundari PS.
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
