Wali Kota Risma Buka Musrenbang Tingkat Kota untuk RKPD Tahun 2020

Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Surabaya, suaramedianasional.co.id – Untuk penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 di bukalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini Yang berlangsung di graha Sawunggaling jalan Jimerto, Kamis (21/03). Dalam sambutannya, Wali Kota Risma menyarankan kepada peserta Musrenbang Kota Surabaya untuk mengusulkan program yang dapat menunjang ekonomi warga. Artinya, program yang direncanakan adalah yang berdampak pada pemberdayaan dan pendapatan, khususnya bagi warga Kota Surabaya.
“Saya berharap segala usulan nanti yang dapat berpengaruh langsung pada masyarakat. Seperti sektor ekonomi, dan pendidikan,” kata Wali Kota Risma di sela-sela sambutannya.
Ia menjelaskan selama ini masyarakat lebih dominan untuk mengusulkan pembangunan gapura. Menurutnya, pembangunan gapura adalah sebuah simbol yang tak dapat mempengaruhi ekonomi warga. Karena itu, ia mengimbau kepada ketua RT/RW maupun LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) agar lebih memilih usulan lain yang berdampak langsung ke masyarakat. Seperti pembangunan untuk infrastruktur jalan atau selokan dan pemberdayaaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan selama ini program yang diajukan oleh masyarakat dinilai bermacam-macam. Misalnya, usulan pembuatan keranda hingga keringanan untuk pembuatan seragam. Namun, ia menyebut, saat ini masyarakat sudah mulai berangsur-angsur paham, jika sebetulnya kepentingan RT/RW bukan hanya representasi RT/RW atau LPMK, tetapi representasi seluruh warga. “Misal untuk (pembangunan) infrastruktur, saluran, jalan dan sebagainya, kemudian pemberdayaan ekonomi, itu nanti yang akan kita utamakan,” terangnya.
Hendro menambahkan pihaknya tetap akan menerima berbagai macam usulan dari masyarakat tersebut. Namun, berbagai usulan itu tetap akan masuk dalam proses seleksi dan tergantung dari kebutuhan masyarakat. “Silahkan kita bebaskan (usulan) tapi nanti tetap ada proses-proses seleksi termasuk survey di lapangan, benar dibutuhkan atau tidak,” tutupnya. (yud)