Walikota Probolinggo Deklarasikan Pendidikan Gratis Untuk SD dan SMP Negeri

Walikota Hadi Zainal Abidin menerima fakta intregritas siap melaksanakan pendidikan Gratis dari Kepala Disdikpira.

Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Walikota Hadi Zainal Abidin hari ini (27/2) Deklarasikan Pendidikan Gratis dan Bermutu mulai SD hingga SMP tanpa embel-embel apapun dan bukan lagi sekadar angan-angan.
Deklarasi pendidikan gratis bagi sekolah negeri, pendidikan murah dan bermutu bagi sekolah swasta tersebut diikuti oleh seluruh insan pendidikan ,digelar di Puri Manggala Bakti kantor Pemkot Probolinggo.
Walikota dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini yang menjadi harapan dan Komitmen visi misi saya, alhamdulillah berjalan lancar. Satu pemikiran yaitu pendidikan yang gratis dan bermutu. Paguyuban sekolah tidak boleh lagi melakukan pemungutan, semuanya dilarang.
Terkait adanya penarikan urunan seragam batik di sekolah-sekolah, menurut Walikota Hadi, untuk selanjutnya akan ditata kembali ke depan. Selama ini, pendidikan gratis 9 tahun sudah digencarkan tetapi secara realitas belum terlaksana. “Saya tegaskan lagi tidak boleh ada pungutan, dan jika masih sampai terjadi tentunya pasti ada sanksi. Untuk itu saya berpesan kepala Kepala Disdikpora, deklarasi ini jangan sebatas seremonial tetapi tetap dipantau dan diawasi,” tuturnya.
Walikota Hadi, menjamin pendidikan gratis memang hanya bagi sekolah negeri saja. Sekolah swasta punya hak terpisah, tetapi Walikota Hadi yakin sekolah swasta juga lambat laun mengikuti kebijakan yang ada. “Mari mencetak generasi muda yang bermutu dan berkualitas. Tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak mendapat hak pendidikan di usia dini,” tegasnya .
Selain dana operasional untuk sekolah tersebut, Pemkot juga menyiapkan program-program untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan program-program untuk penyaluran minat, bakat dan kreativitas siswa di Kota Probolinggo. “Tentunya dengan anggaran yang telah disediakan, saya berharap implementasinya dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Kota Probolinggo,” terang Walikota.
Dengan deklarasi ini Walikota berharap bisa mewujudkan peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan di Kota Probolinggo. “Serta menjadikan siswa di Kota Probolinggo menjadi peserta didik yang berintegritas, jujur, disiplin dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam berbagai hal yang positif,” katannya
Walikota Hadi juga menyebutkan Rincian Dana BOS Pusat, APBD dan BOSDA TA 2019 ,yaitu Bos Pusat SD dan SMP Negeri sebesar Rp 28.978.060.000 , Bos Pusat SD dan SMP Swasta sebesar Rp 3.716.000.000, Bosda SD dan SMP Negeri sebesar Rp19.286.164.600, Bosda SD/MI dan SMP/MTS Swasta sebesar Rp 7.225.800.000, BOP Paud Pusat dan Daerah sebesar Rp 3.245.086.000, Bosda MADIN sebesar Rp 836.278.000.
Dikesempatan lain Kepala Disdikpora Maskur, menjelaskan anggaran yang telah disiapkan untuk membiayai operasional sekolah dan proses pembelajaran kebutuhan anak didik di sekolah. Ia menyebutkan, pemerintah pusat mengalokasi untuk SD per anak Rp 800 ribu. Pemkot juga memberikan Rp 800 ribu, jadi satu anak Rp 1,6 juta per tahun.
Untuk siswa SMP, pusat memberikan Rp 1 juta per anak per tahun. Dana dari daerah Rp 1 juta juga per anak. Total untuk SMP Rp 2 juta per anak. Biaya itu untuk buku pembelajaran, ekstrakurikuler dan proses pembelajaran sudah dirasa cukup.
“Jadi, dana ini bukan untuk infrastruktur. Dana infrastruktur seperti rehab tata ruang kelas, perpustakaan itu menjadi tanggungjawab kami dari Disdikpora. Itu (BOS) untuk biaya operasional, maka Pemkot berani menggratiskan biaya pendidikan seperti ini,” tutur Maskur.
Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan sangat mendukung program yang dirilis oleh wali kota. Pihaknya, pun akan siap mendukung dan menyupport bahkan tidak akan ragu menambah anggaran jika ada kekurangan karena kebijakan ini berkaitan dengan masyarakat. “Kami harus bisa berjalan lurus dengan Walikota, karena ini demi masyarakat,” katanya.
Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, selain penganggaran adalah pengawasan, untuk itu DPRD juga akan memantau implementasi di lapangan setelah adanya kebijakan tersebut. “Program ini bagus tapi jika implementasinya kurang, maka akan kami evaluasi agar bisa menjadi lebih baik. Kami berharap semua elemen bisa melaksanakan semaksimal mungkin dan secara bersama-sama,” imbuh Mukhlas, yang mengaku siap untuk intens turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk melihat implementasi pendidikan gratis dan bermutu ini .(edy)