Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menerima kedatangan empat delegasi dari Kota Helsingborg-Swedia, Senin (25/3). Kunjungan ini merupakan tindaklanjut kerjasama antara Kota Probolinggo dan Kota Helsingborg terkait ICLG (International Center For Local Democracy) yang sudah berjalan sejak tahun 2013 lalu.
Empat delegasi yang diterima di Ruang Transit Wali Kota itu adalah Nils Benner Lundgren (Wakil Direktur NSR); Peter Lars Lennart Book (Tenaga Pengajar Lingkungan); Anna Karin Aguayo Kjellman (Tenaga Ahli Demokrasi) dan Jan Oscar Groenvall (Kepala Dinas Perhubungan Kota Helsingborg).
Dalam pertemuan tersebut, poin utama dalam kerjasama ini adalah pelaksanaan demokrasi lokal serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kerjasama lanjutan ini akan berlangsung selama tiga tahun, mulai pada 2017 dan berakhir di tahun 2020 mendatang.
Pertemuan pertama antara walikota dan delegasi tersebut didampingi Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Amin Fredy, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Krisyanto dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumadi.
Walikota Hadi dalam penjelasannya mengatakan bahwa pertemuan untuk kengsungan erjasama sangat penting “Meski berganti kepemimpinan kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa tetap berlanjut. Karena kerjasama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami terbuka untuk menjalin kerjasama di bidang lain, tidak hanya (kerjasama) yang ada sekarang,” jelas Walikota Hadi kepada Working Group (WG) Helsingborg itu.
Selama seminggu berada di Kota Probolinggo, Walikota Hadi meminta mereka bisa memberi masukan tentang segala sesuatu untuk Kota Probolinggo yang lebih baik. Sebagai informasinya, antara Helsingborg dan Kota Probolinggo memiliki karakter yang sama-sama ada di pesisir pantai dan punya program unggulan dalam mengelola sampah.
NSR, perusahaan tempat Nils Benner Lundgren bekerja bergerak di bidang lingkungan atau persampahan yang berkantor di Helsingborg. “Pada tahun 2020 nanti kerjasama akan berakhir. Kita harus memikirkan program lain yang bisa dikerjasamakan, ini yang perlu didiskusikan,” ujar Nils, satu-satunya politikus di timnya itu.
Lebih lanjut Walikota Hadi, mengatakan kerjasama lanjutan nantinya bisa disesuaikan dengan visi misi dan RPJMD Kota Probolinggo. “Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk merubah Kota Probolinggo menjadi lebih baik. Tentunya, program kerjasama nantinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jawab Walikota.
Secara detail, Walikota akan membahas kerjasama tersebut pada Rabu (27/3) pagi. Selama sepekan di Kota Probolinggo, WG dan Steering Committee akan menggelar rapat dan tinjau lapangan. Antara lain meninjau lokasi prioritas bersepeda, ikut cangkrukan dan mengunjungi kampung tematik di Kelurahan Ketapang. (edy)
