Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Rencana pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Probolinggo, yang memberikan 209 jenis layanan bakal terwujud di pemerintah Kota Probolinggo.
Sebelum di-launching hari ini (13/5), digelar penandatanganan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan 9 instansi vertikal yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik, di Sabha Bina Praja, Kantor Walikota Probolinggo.
Instansi yang menandatangani kerjasama tersebut antara lain KPP Pratama yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari; Bea Cukai Probolinggo oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Probolinggo RM Agus Ekawidjaya; Polres Probolinggo Kota; Kemenag Kota Probolinggo oleh Kepala Kemenag Mufi Imron Rosyadi, BankJatim Cabang Probolinggo Sukirno; Kantor Pos Probolinggo oleh Kepala Kantor Pos Probolinggo Rhonie Parindra; BPJS Kesehatan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Indrina Darmayanti; BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan Anak Agung Karma Krisnadi dan PDAM Kota Probolinggo oleh Direktur PDAM Siswadi.
Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Dwi Hermanto dalam laporannya menjelaskan MPP hadir untuk mewujudkan kerja sama dalam meningkatkan pelayanan publik, bagi masyarakat Kota Probolinggo. Yakni menyinergikan sumber daya para pihak untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Di MPP Kota Probolinggo yang berlokasi di Gedung Hayam Wuruk, ada 9 instansi verikal dan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik. Seperti DPMPTSP, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU PR, Dispenduk Capil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Disnaker, DP3AKB dan DLH.
“Sedangkan penandatanganan ini untuk meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sekaligus menjadi kemitraan strategis dalam menjalin pembangunan daerah,” katanya.
Walikota Hadi Zainal Abidin mengatakan, pemerintah daerah dituntut lebih transparan dan akuntabel. Selaras dengan program yang digariskan pemerintah terutama tentang reformasi birokrasi. Pasalnya, baik dan buruknya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Kota Probolinggo ada di tangan pemerintah.
“Harapan masyarakat dalam pelayanan publik sangat besar, karena dituntut harus cepat, mudah, murah, terjangkau dan terukur. Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya inovasi Mal Pelayanan Publik, 100 smartcity hingga Probolinggo View,” jelasnya.
Dengan inovasi tersebut, lanjut Habib, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Probolinggo bersama instansi vertikal. “Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Setelah penandatanganan Walikota Hadi Zainal Abidin bersama Wakil Walikota serta para pejabat lainnya mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang masih dalam tahap persiapan launching.
Menurut pantauan ada salah satu pelayanan yang paling ramai diminati masyarakat adalah Dispenduk Capil. Meski belum launching, kepengurusan administrasi sudah diarahkan ke MPP. Antrean pun membludak. Dalam kesempatan tersebut Walikota Probolinggo menegaskan, keberadaan MPP memberikan kemudahan bagi warga Kota Probolinggo untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, ia meminta MPP sudah siap sepenuhnya agar pengunjung nyaman dan tenang saat mengurus administrasi.
Walikota Hadi juga menjelaskan terkait pelayanan keimigrasian, masih menunggu dari kementerian. Karena sinyal lampu hijau sudah diberikan oleh Menkumham RI Yasonna Laoly saat berkunjung ke Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. “Harapan kami, itu (pelayanan imigrasi) bisa terwujud karena memang hal penting dan dibutuhkan masyarakat Kota Probolinggo. Nanti sambil jalan ada pelayanan tambahan tetap diperbolehkan, ada kekurangan kami perbaiki,” jelas Walikota Hadi.
“Saya tidak mau memaksakan secukupnya seperti ini, tetapi harus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan,” imbuhnya. (edy)
