BLITAR, SMNNews.co.id – Wakil Walikota (Wawali) Blitar periode 2021-2024, Tjutjuk Sunario telah menempati rumah dinasnya di Jalan Sudanco Supriadi 18, Bendogerit Sananwetan. Untuk itu ia mengundang tokoh-tokoh masyarakat sekaligus bersilaturahmi di kediaman barunya itu, Senin (1/3/2021) malam.
“Iya, saya kan menempati rumah ini, saya silaturahmi mengundang tokoh-tokoh untuk minta doa restu. Kulonuwun lah istilahnya,” ujar Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario, Senin (1/3/2021) malam.
Dikatakan Tjutjuk, meskipun ia ingin mengundang banyak orang namun karena adanya batasan maka dibagi menjadi beberapa bagian.
“Supaya gak nyalahi, saya undang 25 orang bergantian. Tadi yang pukul 15.00 WIB teman-teman dewan, 15.30 dari kelompok lain, jam 16.00 dari Muhammadiyah, 16.30 bolo-bolo relawan Merapi. Kemudian jam 19.00 malam ini kelompok alim ulama dan Kiai,” ucapnya.
Ia sebelumnya tinggal di Surabaya, karena sudah menempati rumah ini, ia merasa sudah menjadi bagian dari warga Kota Blitar. Ia pun menuturkan bahwa kediamannya tersebut open untuk siapa saja.
“Rumah dinas saya ini terbuka untuk siapapun 24 jam,” kata politisi Gerindra tersebut.
Ditanya kegiatan di hari pertamanya kerja, Wawali memaparkan, dirinya bersama Walikota bertemu seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tujuannya menyepakati, menyatukan Frasa untuk mewujudkan janji kampanyenya dulu.
“Minimal di 100 hari pertama kerja, program 50-100 juta untuk RT sudah ada yang dilaksanakan. WiFi (internet) tiap RW ada,” terangnya.
Kenapa hanya itu dulu, kata Tjutjuk, karena belum bisa menggunakan anggaran. Harus mengikuti yang sudah diketok palu dewan. Sedangkan di sisi lain ada pejabat yang sudah memasuki masa pensiun dan ada yang merangkap jabatan. Terkait hal itu, pihaknya akan mengusulkannya ke Mendagri.
“Kita akan mengusulkan ke Mendagri agar bisa menentukan kekosongan posisi. Kalau harus nunggu 6 bulan semakin berat pemerintahan ini, tapi kalau itu bisa tentu lebih baik,” terangnya.
Masih kata Wawali, di 100 hari pertamanya ada janji kampanye yang sudah bisa diwujudkan. Dikatakannya bahwa itu bisa menggunakan anggaran di masing-masing OPD.
“Kalau di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) bisa. Dan untuk yang tahun depan, kita yang tentukan dong,” imbuhnya.
“Program RT tersebut harus dibuatkan Perwali dulu. Kita akan libatkan pakar dan tokoh-tokoh agar tidak ada beda pendapat maupun penolakan, karena niat baik belum tentu masyarakat bisa mengerti,” tutupnya. (jon)
