NGAWI, SMNNews.co.id – Ratusan mahasiswa di Ngawi melakukan aksi demo menolak omnibus law, Jumat (9/10/2020).
Mereka merupakan gabungan dari PMII, IMM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Ngawi yang turun ke jalan melancarkan aksi protes atas pengesahan UU Cipta Kerja.
“Kami menilai UU tersebut dapat merugikan buruh dan pekerja, serta sudah tidak mendapat legitimasi dari rakyat,” ungkap Rokhim Wartoto, Ketua PC-PMII Ngawi.
Setelah berkumpul di perempatan Kartonyono, mahasiswa sempat membentang poster dan spanduk serta berorasi. Aksi kemudian dilanjutkan dengan long march ke gedung DPRD Ngawi.
Perwakilan mahasiswa diterima oleh tiga orang pimpinan yakni Sarjono (Golkar), Suntoro (Gerindra) dan Khoirul Anam (PKB), serta ketua Fraksi PDIP, FPG, FGabungan PAN-Nasdem-Demokrat-PPP, FKB dan FPKS.
Mereka, mahasiswa bersama DPRD, duduk lesehan di lantai I gedung DPRD. Perwakilan mahasiswa mendesak agar DPRD Ngawi turut menyetujui permintaan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan.
“Apabila dalam 30 hari tidak ada Perppu tersebut, kami meminta DPRD Ngawi siap membantu memfasilitasi PMII, IMM dan BEM se-Kabupaten Ngawi mengajukan judicial review,” ungkap Rokhim.
Mahasiswa pun meminta agar pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi menandatangani pakta integritas bermaterai.
Sarjono, pelaksana tugas Ketua DPRD Ngawi, menyatakan, dewan mendukung gerakan mahasiswa dan siap mengawal aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat.
Hal itu juga ditunjukkan dengan persetujuan dewan membubuhkan tanda tangan di pakta integritas yang diajukan mahasiswa.
Demonstrasi dengan pengawalan ketat aparat Polres Ngawi ini, berjalan lancar dan mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. (ari)
