Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Dalam era keterbukaan inforamasi publik saat ini, pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan transparan. Untuk itu, setiap badan publik diwajibkan menyediakan informasi publik. Menutup informasi publik adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan dewasa ini.
Untuk mempermudah akses dan layanan informasi pada badan publik melalui peran PLID (Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik) dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu, Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) menggelar sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik PLID PPID pembantu se-Kota Probolinggo.
Bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota Probolinggo, Kamis, (18/4). Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin bersama Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, PLID, PPID Pembantu, Perwakilan sekolah SMP/MTS, Perwakilan dari Puskesmas se-Kota Probolinggo, serta bertujuan undangan lainnya.
Kepala Diskominfo Aman Suryaman, menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman PLID dan PPID pembantu pada badan publik pemerintah. Diharapkan badan publik dapat lebih meningkatkan kualitas dan kapasitas operasionalnya dalam pengelolaan informasi publik. “Selain itu, diharapkan PLID dan PPID pembantu, mampu memahami sengketa informasi publik serta tata cara penyelesaian sengketa informasi publik tersebut,” jelas Aman.
Walikota Hadi dalam sambutannya menyatakan kemajuan teknologi informasi menyebabkan tidak terbendungnya arus informasi baik dari internet maupun media sosial. Tidak jarang justru informasi yang berkembang justru informasi hoax. Untuk itu Ia berharap, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi garda terdepan untuk menyampaikan mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. “Jika diperlukan kita harus memberikan klarifikasi atas berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Kita juga harus lebih cerdas dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, harus jelas sumbernya dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (edy)
