Kotak Masuk
Banyuwangi, suaramedianasional.co.id – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019 yang dilaksanakan di Jatim akhirnya resmi dibuka Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi di Lapangan RTH Maron Genteng, Kab. Banyuwangi, Kamis(11/7) pagi.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu membuka TMMD ke 105 dalam suasana upacara. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah berharap agar pelaksanaan TMMD tahun ini bisa memperluas dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Jatim. Utamanya dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi di daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menurunkan kemiskinan.
“TMMD juga menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, dimana desa dapat merencanakan, melaksanakan dan memberdayakan masyarakatnya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, melalui beberapa kegiatannya, juga diharapkan mampu menjadi pemicu adanya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan pencegahan faham radikalisme.
“TMMD juga bisa dijadikan ajang untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup pedesaan,” lanjutnya.
Khofifah mengatakan, tantangan masyarakat saat ini tidak berbentuk imperialisme asing. Akan tetapi hilangnya batas teritori negara karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu kewaspadaan bersama.
Oleh sebab itu, dengan adanya TMMD, bisa menjadi salah satu upaya membangun perisai diri bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan kemajuan jaman.
Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Khofifah juga sempat menyampaikan, bahwa program TMMD yang selalu dilaksanakan setiap tahun oleh jajaran TNI merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor. Dimana program tersebut melibatkan seluruh komponen pembangunan.
“Dalam rangka menyukseskannya, harus ada sinergi,” ujarnya.
TMMD sendiri, sebut Gubernur Khofifah, merupakan bentuk pengejawantahan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TMMD juga menjadi bagian pengabdian TNI kepada bangsa dan negara di luar tugas utama sebagai penjaga kedaulatan negara. (*)
