BLITAR, SMNNews.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar perihal penyampaian rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yang digelar pada Jumat (16/4/2021) berakhir batal. Diduga akibat tarik ulur antara eksekutif dan legislatif yang masih berjalan.
Rapat paripurna digelar malam hari pukul 20.00 sudah dipersiapkan baik oleh sekretariat dewan. Bertempat di ruang rapat lantai 1 lantaran graha paripurna di kantor dewan tidak bisa digunakan rusak terdampak gempa.
Para anggota dewan pun berdatangan mengisi presensi yang jumlahnya pun memenuhi kuorum. Begitu juga Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmad Santoso menunggu di ruang transit yang terletak di depan ruang digelarnya paripurna tersebut.
Sekitar pukul 21.30 rapat pun belum dilaksanakan. Para anggota dewan terlihat keluar ruangan satu per satu menuju kendaraan untuk pulang. Tak selang lama gantian bupati dan wakil bupati keluar dari ruang transit menyusul pulang.
Bupati Blitar Rini Syarifah saat ditanya awak media enggan berkomentar dan bergegas menuju mobil dinas dikawal ajudannya. Sementara Wakil Bupati Rahmad Santoso mengatakan bahwa rapat tersebut tertunda akibat suatu hal dan akan dilanjut pada hari esok.
“Karena acaranya kan beda bisa ada gempa kalian tahu sendiri. Insyaallah besok (digelar kembali rapat penyampaian RPJMD),” kata Rahmad Santoso singkat sambil berjalan meninggalkan rapat bersama bupati.
Salah satu anggota dewan, Sugianto bersedia buka suara batalnya rapat paripurna penyampaian Ranwal RPJMD. Menurutnya jumlah yang hadir tandatangan sudah melebihi kuorum, namun gagal tersebut dia menyebut akibat adanya tarik ulur.
“Sebetulnya dari anggota dewan yang hadir ketika tandatangan kita lihat lebih lah. Cuma kan masih ada hal yang menjadi tarik ulur,” kata Sugianto.
Sugik sapaan akrabnya ini pun mengutarakan kalau penyampaian rancangan awal RPJMD tanpa persetujuan dewan pun bisa berjalan. Namun karena Mendagri mensyaratkan persetujuan dewan, maka sudah menjadi tugas dewan untuk memberikan evaluasi pada rancangan RPJMD.
Menurutnya ada sejumlah poin yang menurut sejumlah dewan perlu dievaluasi karena kurang jelas dalam visi misi. Bila nanti sudah ada koreksi akan digelar kembali rapat paripurna ini.
“Poin ya ada infrastruktur jalan ada pendidikan. Visi misi tidak serta merta bisa berjalan di sistem karena kita tidak bisa serta merta menempatkan anggaran ujag-ujug,” ujarnya.
Dia berharap kejadian semacam ini terulang. Dengan meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.
“Berarti harus ada komunikasi lebih baik antara legislatif dan eksekutif khusus nya bupati. Kan tidak elok bupati sudah hadir, DPRD nya sudah, ternyata tidak jadi paripurna. Kalau membahasakan ini boikot bukan lah, ya karena tadi ada tarik ulur,” harap politisi Partai Gerindra ini. (jon)
