Blitar, suaramedianasional.co.id – Konsistensi dan kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus terjaga. Hasilnya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 diganjar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Luar biasanya lagi prestasi ini merupakan opini WTP yang didapat oleh Pemkab Blitar selama tiga tahun beruntun. Hal tersebut menandakan bahwa upaya perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah dinilai sangat baik. Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah suatu daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Blitar 2018 tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka kepada Bupati Blitar Rijanto di Surabaya, Jumat (24/5/2019). Turut mendampingi Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito dan Kepala Inspektorat Pemkab Blitar Achmad Lazim.
“Alhamdulillah Kabupaten Blitar kembali mendapatkan opini WTP tiga kali berturut-turut diantaranya untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan yang baru kami terima 2018. Ini hasil kerja keras teman-teman semuanya (eksekutif dan legislatif). Sehingga Kabupaten Blitar kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Ini WTP ketiga berturut-turut bagi Kabupaten Blitar,” ungkap Bupati Rijanto.
Bupati menambahkan, raihan WTP tiga kali berturut-turut ini wajib untuk disyukuri. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua staff dan OPD jajaran Pemkab Blitar serta dukungan DPRD Kabupaten Blitar. Dengan diraihnya WTP, telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Pemkab Blitar untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.
“Dukungan dari teman-teman OPD dan DPRD ini membantu mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, dimana salah satunya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” sambungnya.
Dengan diraihnya opini WTP ini laporan keuangan Kabupaten Blitar dianggap memenuhi kewajaran informasi yang didasarkan pada empat kriteria. Diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurut dia, untuk meraih dan mempertahankan prestasi ini diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan. Selain itu Pemkab Blitar juga rutin melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk meraih dan mempertahankan prestasi ini diperlukan sebuah komitmen yang kuat dari pimpinan dan semua pihak yang ikut membangun tata kelola yang baik sehingga dapat tewujud opini WTP dari BPK,” pungkasnya. (hms/jon)
