MADIUN, SMNNews.co.id – DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madiun 2022, Rabu (29/3/2023) di ruang rapat raripurna DPRD Kabupaten Madiun yang dihadiri sebanyak 37 anggota dewan dari jumlah 45 anggota Dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Feri Sudarsono menyampaikan, LKPJ tahun 2022 merupakan bentuk informasi sasaran pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, realisasi pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
“Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2022 berjalan baik. LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2022 sudah mencapai target dari yang telah direncanakan,” ungkap Feri.
Feri mengatakan, DPRD akan membentuk pansus untuk menilai kesesuaian antara LKPj dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengikuti RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Di hadapan legislatif, Bupati Madiun Ahmad Dawami sebelumnya membeberkan hasil kinerja pemerintahannya sepanjang tahun 2022 yang mendapat apresiasi dari pemerintah Pusat maupun Provinsi.
“Sepanjang tahun 2022 mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi di berbagai bidang, ada 25,” ungkap Bupati Madiun.
Apresiasi itu diantaranya, dari Dirjen Perbendaharaan Negara atas penyaluran Dana Desa tercepat Nasional, Penghargaan dari Menteri ATR/BPN atas dukungan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pembebasan BPHTB, penganugrahan WTP 9 kali.
“Saya harus bacakan untuk memberi penghargaan kepada OPD dan para pelaku-pelaku yang mendapat penghargaan ini,” kata Bupati Madiun.
LKPJ Tahun Anggaran 2022 yang dilaporkan Bupati Madiun diantaranya target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun anggaran 2022, yaitu Rp1,9 triliun dengan realisasi sebesar Rp2, 7 triliun atau 104,26%.
Sedangkan untuk Belanja Daerah yang direncanakan Rp2,19 triliun, terealisasi sebesar Rp2,05 triliun atau 93,75%.
Indeks Kesalehan Sosial, tercapai 100,90% dari target sebesar 67,55 realisasi 68,16, lebih tinggi 0,61 poin, dengan kategori baik. Indeks reformasi birokrasi, tercapai 113,48%, dari target sebesar 73,50 realisasi 83,41, lebih tinggi 9,91 poin, dengan kategori A. Angka pertumbuhan ekonomi, mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,58% dari tahun 2021 sebesar 3,34% meningkat sebesar 1,24 persen poin.
Angka kemiskinan turun 1,02 persen dari 11,81% menjadi 10,79% serta indeks pembangunan manusia melampui target 0,39 persen. (adv/dodik)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
