Surabaya, SMNNews.co.id – Dewan Pers telah mengadakan survey pada tahun 2021 mengenai kebebasan pers di Indonesia dan mengerucut pada Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) berbagai provinsi. Ironisnya, daerah di Jawa dengan nilai IKP rendah tahun ini adalah Jawa Timur yakni urutan ketiga terbawah, di atas Papua dan Papua Barat.
Catatan IKP ini terkuak saat Sosialisasi IKP oleh Dewan Pers, di Surabaya, Kamis (22//9/2022). Dewan Pers melakukan survey dengan ratusan informan di daerah dan provinsi, yang dinilai mengetahui dan paham mengenai pers dan kebebasan pers.
“Masuknya Jatim di urutan tiga terbawah sebenarnya bukan kali pertama. Semestinya ini menjadi catatan agar ada perbaikan di tahun 2022, saat disajikan di tahun 2023,” ungkap Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers.
Ninik juga mengatakan, pemerintah daerah harus semakin mendorong tumbuhnya kebebasan pers itu, termasuk dengan tidak berlaku diskriminatif dan turut serta mendukung peningkatan kapasitas dan mutu bagi pelaku pers atau wartawan.
“Karena ketika wartawan berkapasitas, informasi yang ditampilkan juga akan berkualitas dan terpercaya. Itu juga mendukung kepentingan pemerintah,” ungkap Ninik.
Ninik Rahayu juga menegaskan agar pemerintah tidak melakukan berbagai upaya menghalangi kebebasan pers, baik itu berupa intimidasi maupun tindakan lain, termasuk mengelompokkan dan memperlakukan media secara diskriminatif.
Potret IKP yang masih rendah di Jatim ini, tampaknya menjadi terkonfirmasi ketika sesi tanya jawab sosialisasi IKP. Masukan peserta yang mewakili berbagai platform media (cetak, radio, online dan televisi), juga menunjukkan adanya indikasi upaya menghalangi kebebasan pers.
Beberapa tindak menghalangi kebebasan pers pun disampaikan. Misalnya, usaha mengintimidasi wartawan, memberi iming-iming, sampai meminta penghapusan (take down) berita.
Ada pula perlakuan diskriminatif dilakukan pada media, yakni mengelompokkan media-media tertentu untuk menjadi garda terdepan dalam propaganda dan menyembunyikan fakta-fakta lain meskipun terkait kepentingan publik.
“Itu semua adalah upaya penghalangan dan juga mencederai kebebasan pers. Ini tidak boleh dilakukan!” tegas Ninik.
Anggota Dewan Pers ini berharap ada upaya pemerintah daerah dalam perbaikan potret IKP Jatim di tahun 2023 mendatang berdasar survey 2022 ini.
Ninik berharap pemerintah daerah ikut mendorong kebebasan pers. Misalnya terkait politik, pemda dapat turut membangun hal itu melalui kerjasama dengan perusahaan pers dan peningkatan kapasitas dan mutu wartawan.
Pemda meningkatkan kerjasama dengan perusahaan pers untuk dapat mendukung kesejahteraan bagi wartawan. Perusahaan perse kemudian dapat memberikan gaji setara UMP, menjamin asuransi bagi wartawan dan pemberian gaji ketiga belas untuk pekerja pers.
“Pemerintah daerah juga harus mendorong agar terjadi peningkatan kapasitas dan mutu bagi wartawan melalui pelatihan dan pelaksanaan uji kompetensi,” ungkap Ninik.
Selain itu, pemerintah juga semestinya hadir memberikan upaya pemulihan ketika ada wartawan yang jadi korban kekerasan akibat pemberitaan.
“Selama ini upaya pendampingan dilakukan rata-rata hanya oleh organisasi wartawan dan dewan pers saja,” ungkap Ninik.
Sosialisasi IKP itu sendiri juga menghadirkan pembicara Ketua AMSI Jatim, Arief Rahman, perwakilan Humas Polda Jatim dan Dinas Kominfo Provinsi Jatim. Namun sayangnya tak satu pun perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Jatim yang menghadiri kegiatan itu. ***
