NGAWI, SMNNews.co.id – Sajian data Covid-19 yang dilaporkan tiap daerah ke Provinsi Jawa Timur, diharapkan dalam kondisi valid sesuai fakta lapangan.
Harapan itu kompak disampaikan Wakapolda Jatim, Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo dan Kasdam V Brawijaya, Brigjen Agus Setiawan, dalam rakor evaluasi Covid-19 tingkat Jatim, yang dilakukan secara virtual, Rabu (9/6/2021).
Pasalnya, kabupaten dan kota dinilai menyajikan data yang kurang sinkron dengan data Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.
Rata-rata angka kasus terlapor lebih kecil daripada angka kasus pasien Covid-19 yang dirawat. Data BOR dan data dilaporkan bahkan bisa mencapai selisih 50 persen lebih.
“Kami hanya berharap, jangan ditutupi, sebab ini memang wabah. Takutnya, nanti di tiap daerah jadi kurang tepat upaya antisipatifnya terhadap penanganan Covid,” ungkap Wakapolda.
Beberapa daerah yang menjadi perhatian diantaranya, Ponorogo, Ngawi, Lamongan dan Kabupaten Malang. Namun laporan yang seperti itu, ternyata terjadi di hampir semua daerah.
Kasdam dan Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa harus diantisipasi lonjakan kasus Covid-19, apalagi ada trend peningkatan usai libur hari raya. Sajian data valid akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di tiap daerah dalam menangani hal itu.
Kapolres dan Dandim tiap kabupaten/kota juga diminta meningkatkan koordinasi dan membantu pemerintah daerah dalam mencegah, menangani dan memutus rantai penularan Covid-19. Hal itu termasuk penyajian data kasusnya.
Laporan dari Kabupaten Ngawi, disampaikan Asisten I, Idham Kharima. Sampai Rabu siang saat rakor virtual itu digelar, terlaporkan tinggal 34 pasien yang dirawat dengan kasus kematian sebanyak 230 dari 2.461 kasus atau setara 9 persen lebih.
Angka itu sudah bertambah dua kasus kematian pada sore harinya sehingga jumlah data meninggal menjadi 232 orang.
Peningkatan kasus Covid-19 yang kebanyakan dipicu adanya keramaian, menurut Idham, diantisipasi dengan peraturan dan patroli kepatuhan menaati protokol kesehatan. Demikian pula dengan adanya hajatan oleh warga.
“Di Ngawi, telah dibolehkan mengadakan hajatan, namun juga ada peraturan bupati yang mengaturnya dan itu jadi pijakan,” kata Idham. (ari)
