Surabaya, suaramedianasional.
Upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya pun banyak mendapat respon positif. Bahkan, atas inisiasi yang dilakukan itu, Pemkot Surabaya berhasil mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Penghargaan itu, diberikan karena Surabaya dinilai sebagai kota yang banyak berkontribusi dan mendukung pemerintah pusat dalam perkembangan pengetahuan dan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.
Tak hanya itu, Kemenkumham juga memberikan penghargaan khusus kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai inisiator pendirian pelayanan HKI pertama di Indonesia yang bertempat di mall pelayanan publik Siola.
Dua penghargaan itu pun diterima langsung oleh Walikota Risma dan diserahkan oleh Kepala Kantor Kemenkumham, Jatim, Susy Susilawati, bertempat di ruang kerja Walikota, Selasa (07/5/2019).
Risma mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong para pelaku UMKM agar produk yang mereka hasilkan dilindungi HKI.
Salah satunya dengan memberikan bantuan kepada mereka melalui pemberian Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek maupun Hak Paten. “Kita memberikan perlindungan terutama kepada pencipta-pencipta itu dan supaya mereka punya legalitas. Sehingga kalau ada yang kemudian menyalahgunakan itu bisa ditindaklanjuti,” kata dia usai menerima penghargaan dari Menkumham di Balai Kota.
Walikota perempuan pertama di Surabaya ini, tak ingin jika produk atau hasil karya warganya kemudian diklaim atau disalahgunakan oleh orang lain.
Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Surabaya membuka layanan perizinan HKI yang bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha.
“Mulai saya jadi walikota itu, kita ada bantuan itu, untuk hak paten dan merek gratis. Tapi memang kemarin saya lihat orang ndak care, ternyata ada salah satu start up kita itu diambil. Nah dari situ kemudian akhirnya saya buka perizinan di mall,” ujarnya.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset tidak berwujud yang penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha. Apalagi saat ini telah memasuki era industri 4.0. Era dimana perekonomian negara berkembang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual dan pemasukan negara. Akan tetapi, mengandalkan inovasi dan kreativitas melalui industri kreatif yang dapat menjadi salah satu pemasukan negara yang besar.
Dengan adanya perlindungan HKI, maka produk yang dihasilkan pun akan lebih aman, baik dari segi legalitas hukum maupun penjualan ke pasar global.
Karena dasar itulah, Pemkot Surabaya kemudian berinisiatif memberikan fasilitas berupa bantuan perlindungan HKI kepada para pelaku UMKM.
Risma mengaku, tahun 2018 sebanyak 150 UMKM di Surabaya yang mendapat bantuan perizinan HKI secara gratis. Bahkan, ia memastikan, jika jumlah tersebut akan terus ditambah seiring dengan pengajuan dan kebutuhan para pelaku usaha. “Ini kemarin sudah habis begitu teman-teman launching, makanya kita mau ajukan lagi di PAK untuk tambahan. Nanti kita lihat yang sudah mulai daftar berapa untuk tahun ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor KemenkumHAM wilayah Jawa Timur, Susy Susilawati, menyampaikan Surabaya merupakan kota terbanyak yang mendaftarkan merek di Indonesia.
Bahkan, Surabaya menjadi satu-satunya kota pelopor yang memberikan pelayanan kekayaan intelektual yang bertempat di mall pelayanan publik. “Jadi di provinsi lain belum ada, dan ini baru ada di Kota Surabaya,” kata Susy.
Menurut Sussy, penghargaan yang diberikan kepada Pemkot Surabaya itu, tak lepas dari sosok kepemimpinan Wali Kota Risma yang dinilai konsisten mendorong dan memotivasi para pelaku UMKM.
Berkaca dari apa yang dilakukan Pemkot Surabaya tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan memotivasi pelaku UMKM, agar mereka sadar dan mau mendaftarkan merek produknya. “Supaya tidak ada pelanggaran HKI, makanya harus didaftarkan, agar tidak ada penyerobotan merek. Maka dari itulah kesadaran perlunya HKI yang terus kita dorong,” pungkasnya. (yud)
