Karo, suaramedianasional.co.id – Pemkab dan DPRD Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara akhirnya mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta untuk mendesak penuntasan pembangunan jalan di daerah tersebut. Ruas jalan yang dikeluhkan sehingga mereka rela jauh-jauh datang dari Karo adalah pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji (SUA). “Pemkab Karo sudah memberikan dana pendamping dalam APBD 2019, dengan peruntukan pembebasan lahan agar pembangunan itu bisa mulus berlangsung,” ujar Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Kamis (07/2)
Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Effendi Sinukaban, anggota Komisi IV DPRD dan Kepala Bappeda Nasib Sianturi, merupakan utusan-utusan dari Tanah Karo yang mendesak Kementerian PUPR menuntaskan pelebaran jalan Kabanjahe-SUA, ruas itu tersisa 6 kilometer lagi yang belum terbangun. “Tinggal 6 kilometer lagi,segeralah tuntaskan! Kami juga mendukung program pelebaran jalan ini, jadi Kementerian PUPR jangan ragu,” papar Terkelin.
Dukungan Pemkab Karo sendiri cukup jelas, yakni dengan membantu pembebasan lahan. Selain itu, masyarakat Karo juga menyadari bahwa keberadaan jalan yang lebar dan representatif merupakan kebutuhan, apalagi saat ini banyak kemacetan seiring meningkatnya kepemilikan kendaraan oleh masyarakat.
Salah satu yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Karo, pengerjaan ruas jalan Kabanjahe-SUA kurang menjadi prioritas bahkan terkesan dikesampingkan. Salah satunya adalah pengerjaan jalan tersebut, yang tahun ini hanya ditambah 2 kilometer saja. “Hal ini tentu saja membuat makin panjang waktu yang dibutuhkan bagi warga Karo untuk bisa mendapatkan jalan yang bagus, belum lagi kalau di tahun-tahun berikutnya juga masih diabaikan pula,” ungkap Burhanuddin Siregar, salah satu anggota DPRD Karo.
Rombongan dari Karo ini akhirnya diterima Widji Widiarto, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR. Anggaran APBN tahun 2019 untuk pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan sekitar Rp 3,48 T. Dana tersebut, sebagian akan terkucur ke Karo termasuk menuntaskan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji. “Tahun ini dianggarkan Rp 20 M, estimasinya untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut, dengan panjang sekitar 2 kilometer,” ujar Widji Widiarto.
Sayangnya, sisa pembangunan jalan sekitar 4 kilometer lagi belum ada kepastian kapan akan terdanai. Bahkan belum tentu dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan 2019. “Kami pahami desakan Pemkab dan DPRD Karo ini, dan kami akan berusaha memasukkanya pada anggaran perubahan 2019 atau setidaknya tahun 2020 nanti,” janji Widji Widiarto.
Usai mendapat kepastian dari Kementerian PUPR, rombongan dari Karo mengaku akan tetap berjuang agar pemerintah pusat tak menutup mata atas masih butuhnya sentuhan pembangunan di Kar selama ini. Hal ini termasuk pelebaran jalan, keinginan dilalui jalur tol serta membuka ruas-ruas jalan baru yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. (ius)
