Blitar, suaramedianasional.co.id –Kabupaten Blitar selama beberapa hari ini dievaluasi oleh tim verifikasi Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab Kabupaten Blitar menargetkan naik tingkat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat madya ke tingkat nindya.
Bupati Blitar Rijanto dalam paparannya terkait hasil evaluasi pada Selasa (21/5/2019) mengatakan kalau pihaknya siap untuk membenahi hal-hal yang kurang. Semisal fasilitas bermain anak di taman terbuka hijau yang masih minim untuk dilakukan peningkatan.
“Tapi kalau dilihat progressnya dari kita yang gak pernah dapat kabupaten layak anak pada 2017 ikut langsung masuk tingkat pratama, lalu 2018 ini madya dan 2019 kita targetkan nindya. Jadi bukan target itu yang kita cari namun fokus kita bagaimana hak-hak anak bisa terpenuhi,” papar bupati.
Salah satu merealisasi hal itu, kata bupati yakni dengan membuatkan perda khusus layak anak. Di mana sebelumnya menjadi satu dengan perda perlindungan perempuan dan anak (PPA) kini dipisah untuk menjadikan perda mengatur hak anak ini lebih fokus.
Di samping itu juga dengan peningkatan infrastruktur yang layak anak. Akan dilengkapi mulai dari tingkat kecamatan hingga desa perlu adanya fasilitas bagi anak-anak.
“Insyaallah kalau sudah tingkat nindya semua itu pasti terpenuhi. Kita saat ini mendorong satuan kerja kita baik itu dinas PUPR, DLH, Pariwisata dan lainnya untuk mendukung program ini. Bahkan kita juga mengikutkan swasta dalam menyediakan wisata anak yang tugas kita memudahkan perizinan,” jelasnya.
Sementara, Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak, Taufieq Uwaidha mengatakan kalau perubahan kabupaten Blitar sudah berubah drastis sejak awal bergabung di Kabupaten Layak Anak. Mulai dari infrastruktur banyak yang menyediakan fasilitas khusus anak.
Hanya saja dia berharap agar infrastuktur ini bisa lebih merata hingga ke tingkat kecamatan dan keluarahan hingga desa. Sebab dari pengamatannya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Blitar masih kurang berjalan.
“Di tingkat kecamatan kelurahan ini rata-rata di Indonesia masih kosong fasilitas layak anaknya. Juga yang perlu diperhatikan lagi tak hanya fasilitas yang kelihatan saja namun juga karakter anak juga harus dibangun,” katanya. (hms/jon)
