NGAWI, SMNNews.co.id – Tak seperti biasanya, Rapat Paripurna DPRD Ngawi yang digelar Kamis (13/08/2020), berlangsung lebih sepi.
Ini setelah kursi belasan anggota dewan terlihat kosong karena anggotanya tidak hadir.
Paripurna PAPBD 2020, dengan agenda Pembacaan Nota Keuangan Bupati Ngawi tersebut, tetap dilangsungkan karena telah memenuhi kuorum yakni dua pertiga anggota atau 30 orang mengisi daftar presensi.
“Syarat kuorum tetap terpenuhi karena 30 anggota hadir,” ujar Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi.
Beberapa ketua fraksi yang mogok hadir, misalnya, Ketua Fraksi Partai Golkar, Imam Nasrullah, Ketua Fraksi PKB Anas Hamidi, dan satu fraksi tidak hadir seluruhnya, yakni Fraksi PKS yang beranggotakan 4 orang.
Sedangkan satu fraksi yang hadir secara lengkap adalah Fraksi PDIP sebanyak 21 anggota. Pandangan Umum (PU) fraksi pun, banyak yang dibacakan oleh pimpinan dewan.
Hanya PU dari Fraksi Gerindra yang dibacakan sang ketua fraksi yaitu Sulistyanto. Sedangkan pandangan umum F-Gab PAN, Demokat, Nasdem dan PPP, dibacakan anggotanya, Suwardi.
Ketua DPRD, Dwi Rianto Jatmiko, selain memimpin sidang, juga turun membacakan sendiri pandangan umum FPDIP meskipun semua anggota fraksinya hadir.
Disusul pembacaan PU dari FPG yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, Sardjono, dan dari FPKB dibacakan Wakil Ketua DPRD, Khoirul Anam Mukmin.
Agenda sidang hari pertama itu pun tidak ditutup, namun hanya dijeda (skorsing) dan akan dilanjutkan keesokan harinya yakni Jumat, 14 Agustus 2020, dengan agenda pembacaan jawaban bupati atas pandangan umum dan pandangan akhir.
Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko menyatakan, sikap mogok hadir dari belasan anggota merupakan dinamika yang lumrah. Hal itu tidak akan mempengaruhi pengesahan PAPBD 2020. Dia juga menampik bahwa hal itu cerminan koordinasi di internal DPRD yang kurang kompak.
“Hanya Fraksi PKS yang tidak ada pandangan umum, lainnya kan ada,” kilahnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKB, Anas Hamidi, mengungkapkan sikap mogok yang dipilihnya. Menurut Anas, anggota DPRD tidak diberi ruang untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan PAPBD Ngawi tahun 2020.
“Komisi-komisi di dewan tidak ada waktu melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, kami tidak tahu arah dan prioritas anggaran di OPD mitra dalam PAPBD 2020 ini,” ujar Anas.
Ketua Fraksi PKS, Nurkholis, juga mengakui fraksinya kompak tak hadiri sidang paripurna. Hal itu karena KUPA dan PPAS di Rancangan PAPBD 2020, tak dibahas optimal. Sebagai perpanjangan tangan partai, fraksinya sudah berkoordinasi sebelum mengambil langkah tersebut.
Dokumen anggaran PAPBD 2020, kata Nurkholis, baru disampaikan dalam rapat Banggar, Senin 10 Agustus dan dibicarakan bersama tim anggaran eksekutif satu kali saja, tanpa pembahasan di komisi bersama OPD mitra kerja.
“Tiba-tiba diparipurnakan, bahkan bisa disebut kami masih kurang bahan, untuk membuat pandangan umum, makanya tak hadir,” ujar Nurkholis.
Menurut Nurkholis, pembahasan KUPA dan PPAS untuk Rancangan PAPBD 2020 jadi terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Padahal banyak anggaran di OPD, terutama pasca refocusing untuk Covid-19, yang perlu dicermati dewan.
“Kami sudah pernah sampaikan keberatan, agar dipertimbangkan untuk diberi waktu membahas lebih mendalam. Bahkan harapan kami, rancangan tersebut bisa dicermati di komisi bersama mitra OPD,” ungkapnya.
Mogok hadir dalam sidang paripurna ini juga akan dilanjutkan Fraksi PKS pada hari kedua, meskipun tak berpengaruh terhadap pengesahan PAPBD 2020. (ari)
