BLITAR, SMNNews.co.id – Bupati Blitar Rini Syarifah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi WINGS (Wlingi Emergency Medical Service) sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, di Jakarta, Selasa, 21 Nopember 2023.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Bupati Blitar menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut dan mendukung untuk dikembangkan. Menurutnya ini support bagi Kabupaten Blitar untuk terus berbenah demi pelayanan publik lebih baik.
Sementara itu, Direktur RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Endah Woro Utami, MMRS menyampaikan strategi pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar takni dengan melibatkan jajaran pemerintah, masyarakat, komunitas dan pihak swasta meningkatkan pelayanan yang bermutu sesuai harapan masyarakat.
Akses pelayaanan semakin mudah, cepat dan murah dan yang paling perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan adalah SDM ditingkatkan, kompetensi, kapasitas. Juga dalam pelayanan sarana prasarana guna memenuhi pengampuan 7 penyakit yakni Kanker, jantung, stroke, urologi, TB, Jiwa dan KIA.
Untuk diketahui bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini juga bertepatan dengan momentum 10 tahun gerakan One Agency One Innovation dan KIPP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014.
Pada penyerahan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan ucapan selamat bagi kabupaten/kota dan instansi yang telah menerima penghargaan.
“Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta penyelenggara MPP terbaik.” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Azwar menyerahkan penghargaan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.
Juga meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
Menteri Anas menyebutkan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk akselerasi kualitas pelayanan publik. Transformasi tersebut akan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Indonesia berpeluang menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045, oleh karena itu Birokrasi Profesional dan Berkelas Dunia harus dipersiapkan seperti perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, relasi antar aktor dan sebagainya.
Disamping itu perubahan paradigma orientasi Input ke orientasi Outcome juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, penyederhanaan evaluasi reformasi fokus pada dampak kinerja, bukan administrasi laporan. Serta SPBE tidak harus menambah aplikasi karena untuk memudahkan warga mengakses layanan publik dan menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Bupati Blitar menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut dan mendukung untuk dikembangkan.
“Menurutnya ini support bagi Kabupaten Blitar untuk terus berbenah demi pelayanan publik lebih baik,” kata Bupati Blitar.
Sementara itu, Direktur RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Endah Woro Utami, MMRS menyampaikan strategi pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar takni dengan melibatkan jajaran pemerintah, masyarakat, komunitas dan pihak swasta meningkatkan pelayanan yang bermutu sesuai harapan masyarakat.
“Akses pelayaanan semakin mudah, cepat dan murah dan yang paling perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan adalah SDM ditingkatkan, kompetensi, kapasitas. Juga dalam pelayanan sarana prasarana guna memenuhi pengampuan 7 penyakit yakni Kanker, jantung, stroke, urologi, TB, Jiwa dan KIA,” jelasnya.
Untuk diketahui bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini juga bertepatan dengan momentum 10 tahun gerakan One Agency One Innovation dan KIPP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014.
Pada penyerahan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan ucapan selamat bagi kabupaten/kota dan instansi yang telah menerima penghargaan.
“Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta penyelenggara MPP terbaik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Azwar menyerahkan penghargaan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.
Juga meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
Menteri Anas menyebutkan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk akselerasi kualitas pelayanan publik. Transformasi tersebut akan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Indonesia berpeluang menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045, oleh karena itu Birokrasi Profesional dan Berkelas Dunia harus dipersiapkan seperti perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, relasi antar aktor dan sebagainya.
Disamping itu perubahan paradigma orientasi Input ke orientasi Outcome juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, penyederhanaan evaluasi reformasi fokus pada dampak kinerja, bukan administrasi laporan.
“Dan SPBE tidak harus menambah aplikasi karena untuk memudahkan warga mengakses layanan publik dan menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum,” ujar Anas. (adv/kmf/bon)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
