TRENGGALEK, SMSNews.co.id – Anggota DPRD Trenggalek menyarankan adanya audit dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan seputar pembangunan yang bersumber dari APBD.
Audit yang dimaksud bukan seperti audit BPK, namun dalam pemeriksaan tersebut dari inisiatif Bupati. Sehingga dapat diketahui apa yang terjadi, pastinya audit yang dilakukan harus melibatkan Dinas terkait bersama rekanan serta para konsultan pengawas.
“Audit harus dilakukan oleh Bupati, jadi harus dibedakan dengan audit BPK. Pemeriksaan disini untuk mencari permasalahan dimana kelemahan dalam melaksanakan kegiatan,” pinta Husni Tahir Hamid selaku Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Selasa (14/1/2020)
Husni juga menerangkan bahwa kebanyakan permasalahan proyek disini menelan anggaran milyaran rupiah, dengan sumber anggaran dari APBD. Jadi jika ada audit dengan mengundang Dinas terkait serta para rekanan dan konsultan pengawas dapat diketahui dimana permasalahan itu terjadi.
“Pastinya dengan adanya hasil audit dapat digunakan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Agar tidak terulang kembali,” resahnya
Ditambahkan Husni, juga perlu diketahui bahwa, jangan sampai menempatkan tugas – tugas yang tidak sesuai kompetensinya. Karena dikawatirkan ada pemborong yang tidak memiliki tenaga tekhnis khusus. Bahkan tenaga tekhnis yang dimiliki oleh pemborong tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
“Maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di Kabupaten Trenggalek,” turupnya (rud)
