Kendalikan Inflasi, Pakde Karwo Usul Perkuat Supply Chain dan Supply Side

Gubernur Jatim Pakde Karwo memberikan sambutan sekaligus paparan pada acara High Level Meeting TPID Prov Jatim di JW Marriot Hotel Surabaya.

Surabaya, Suaramedianasional.co.id – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan penguatan supply chain atau
penyediaan barang pada rantai pasokan serta supply side atau penawaran pada
konsumen untuk mengendalikan inflasi. Dengan penguatan kedua hal tersebut, maka
antara kebutuhan dan ketersediaan barang akan bisa stabil.
“Pemerintah harus ikut menyiapkan apa saja yang dibutuhan oleh masyarakat
termasuk tersedianya pasar. Jangan sampai ketika masyarakat sudah memproduksi,
tapi tidak ada yang beli,” demikian disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur
Jatim pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi
Jawa Timur di Hotel JW Marriot, Surabaya, Rabu (23/01).
Pakde Karwo menjelaskan, penguatan suplai stok juga harus disertai dengan
pemantauan intensif di pasar pantauan inflasi. Selain itu, pasokan mitra pedagang atau
pelapak di pasar rakyat dan gerai pangan harus dioptimalkan. “Apalagi, saat ini
infrastruktur sudah semakin baik, maka pemerintah harus menghitung betul permintaan
kebutuhan dan kemampuan produsen,” jelasnya.
Ditambahkan, dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemprov Jatim juga
menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memantau harga barang
kebutuhan pokok. Diantaranya melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan
Perkembangan Barang Pokok (SISKAPERBAPO), dan Sistem Informasi Perdagangan
Antar Provinsi (SIPAP). “Dengan menggunakan kedua aplikasi ini, perkembangan harga
dan stok barang pokok dapat dipantau secara online,” ujar Pakde Karwo.
Lebih lanjut disampaikan, pasar murah dan operasi pasar untuk barang
kebutuhan pokok, makan minum (mamin) dan produk ikm (ukm) telah dilakukan di 38
kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan kabupaten/kota khususnya
selama bulan Ramadhan atau momen khusus di masing-masing daerah.
“Pemprov Jatim juga melakukan operasi pasar mandiri, dengan harga jual
menyesuaikan atau di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi),” terang orang nomor satu di
Jatim ini sembari menambahkan stakeholder yang rutin melaksanakan yaitu Perum
Bulog, PT. Kebon Agung, PT. Wonokoyo, dan APRINDO.
Dalam rangka efisiensi distribusi barang, Pemprov Jatim telah bekerjasama
dengan bukalapak. Lewat kerjasama ini, akan memotong rantai dan biaya distribusi,
mempermudah perolehan bahan kebutuhan pokok, dan harga barang lebih terjangkau.
“Saat ini sudah ada sekitar 18 ribu IKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang
tergabung dalam marketplace bukalapak, kedepan akan kita tambah 9 ribu untuk di luar
Surabaya Sidorajo,” terang Pakde Karwo.
Di akhir, Pakde Karwo meminta adanya otoritas yang jelas terkait komponen yang
menyebabkan inflasi di Jatim, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah atau
administired price. Selain itu, inflasi juga dikarenakan core inflation dan komponen
volatile food. “Sistem pengaturan stok harus diatur betul, misalnya beras di bulan
September stok di Jatim harus diatas 1 juta ton. Lewat metode ini maka inflasi di Jatim
akan terus terkendali,” pungkasnya.

Inflasi Jatim Selalu di Bawah Nasional

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim Difi
Ahmad Johansyah mengatakan, nilai inflasi di Jatim selalu lebih rendah di bawah
nasional. Pada tahun 2018 inflasi Jatim sebesar 2,86 sedangkan nasional 3,13. Bahkan,
Provinsi Jatim kerap menjadi rujukan bagi provinsi lain. “Berkat kepemimpinan Gubernur
Jatim Pakde Karwo inflasi Jatim selama 5 tahun terakhir ini sangat baik dan selalu di
bawah nasional,” ungkapnya.
Difi sapaan akrab Kepala Perwakilan BI menjelaskan, selama lima tahun kedepan
banyak yang harus disiapkan untuk mengendalikan inflasi di Jatim. Diantaranya yakni
peningkatan nilai tambah di petani, integrasi hulu hilir dalam supply chain, serta
penggunaan finance technology di sektor pertanian.
Ditambahkan, ke depan akan dilakukan profiling pada petani maupun gabungan
kelompok tani (gapoktan) agar bisa dikenal oleh perbankan. Ini penting dilakukan,
karena lembaga keuangan butuh profiling untuk memberikan bantuan pembiayaan pada
petani. “Jadi kita akan memperbanyak integrasi di sisi hulunya, dengan cara
meningkatkan kapabilitas petani dan mengintegrasikan dengan marketplace,” tukas Difi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala
Perwakilan 4 OJK Jawa Timur, pejabat di lingkungan BI Jatim, serta pejabat di lingkup
Pemprov Jatim.(*)