Ngawi, suaramedianasional.co.id – Selama dua hari road show pada Selasa-Rabu (25-26/6/2019), KPK memberikan sosialisasi pencegahan korupsi pada pejabat publik maupun ASN bahkan memberikan pendidikan antikorupsi pada anak-anak.
Menurut Agus Raharjo, Ketua KPK, road show dengan bus Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi ini, dilakukan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. “Tahun ini Jatim, Jateng dan Bali, masalahnya, busnua hanya satu,” ungkapnya.
Agus Raharjo juga menyatakan, KPK selain memiliki tugas penindakan juga melakukan pencegahan diantaranya dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, seperti yang dilakukan di Ngawi selama dua hari tersebut.
Selama ini, hampir semua hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK merupakan hasil pelaporan dari masyarakat. “Tahun lalu ada 30 kali PTT semuanya hasil laporan masyarakat. Makanya pejabat dan penyelenggara negara juga tidak boleh merasa bebas bisa korupsi karena dari berbagai pelaporan itu, banyak yang dilakukan oleh orang dekatnya sendiri,” ungkapnya.
Mengenai kasus yang menjadi kewenangan KPK, Agus Raharjo menegaskan bahwa KPK hanya akan menangani dugaan tindak korupsi yang menyangkut penyelenggara negara. “Jadi mengenai banyaknya sorotan tentang dana desa misalnya, tidak bisa menjadi kewenangan KPK ketika tidak tersangkut paut dengan penyelenggara negara. Di tingkat kabupaten ya misalnya bupati, Wabup, DPRD,” tegasnya.
Pria kelahiran Jogorogo, Ngawi ini juga mencontohkan, penanganan kepala dinas pun ketika tidak bersangkutan dengan penyelenggara negara, bukan menjadi wilayah tugas penindakan oleh KPK. “Itu mengapa salah satu penanganan korupsi di wilayah Sumatra yang melibatkan kepala dinas, kita alihkan ke Polda,” ujarnya.
Sedangkan kasus salah satu desa di Pamekasan, membuat KPK turun tangan karena terdapat indikasi permainan dengan penyelenggara negara. “Jadi yang bukan menyangkut penyelenggara negara, tidak bisa kami tindak,” tuturnya.
Sosialisasi selama dua hari itu pun dilakukan pada caleg terpilih hasil rekapitulasi KPU di gedung DPRD, ASN dan pejabat di pendopo serta pada pelajar dengan bermain game, membaca buku dan melihat bus Anti Korupsi milik KPK. “Kami harap, dengan hal ini masyarakat semakin tahu mencegah korupsi,” pungkas Agus Raharjo.
KPK juga sedang menggandeng LIPI untuk merumuskan jalur pemilihan umum dan pilkada yang tidak akan menyedot cost terlalu besar. “Sehingga yang terpilih pun tidak harus berpikir bagaimana mencari pengembalian dana politik yang keluar, karena ini juga bisa mendorong adanya korupsi,” ungkapnya.
Pembekalan dan sosialisasi oleh KPK pada calon-calon dewan terpilih periode 2019-2024 itu, disambut baik Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko. “Ini momentumnya pas, agar calon dewan terpilih menjadi semakin tahu batasan yang boleh dan yang termasuk gratifikasi maupun korupsi, sehingga akan hati-hati,” harapnya.
Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mengakui kedatangan KPK dapat memberikan pengetahuan dan semangat bagi pejabat dan ASN termasuk masyarakat, agar hati-hati menggunakan anggaran negara. “Bagi masyarakat juga bermanfaat, mereka menjadi tahu selaku Bupati, Wabup, DPRD, tidak bisa sewenang-wenang menganggarkan sesuatu, jadi harus dimengerti juga hal itu,” ujarnya. (ari)
