KOTA BLITAR, SMNNews.co.id – Wali Kota Blitar Santoso mewakili masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menerima penghargaan Universal Healt Coverage dari Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Pemkot Blitar menerima penghargaan ini lantaran dinilai pemerintah pusat telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Dihubungi SMNNews.co.id secara eksklusif menyampaikan, penghargaan Universal Healt Coverage ini mendorong Pemkot Blitar untuk terus melakukan langkah yang tepat dalam rangka mengakomodir masyarakat Kota Blitar yang semestinya menerima jaminan kesehatan dengan baik.
“Tentunya kita akan terus menjaga prestasi ini dan harapan kita tentu masyarakat Kota Blitar dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” jelas Santoso.
Wali Kota Blitar Santoso menerima penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) ini diberikan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
Wapres Ma’ruf menyampaikan, dengan tercapainya UHC di setiap daerah, ia juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
“Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia,” jelas Ma’ruf.
Terpisah, dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron. (adv/kmf/bonaji)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
