NGAWI, SMNNews.co.id – Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019, pada ratusan SD di Ngawi, menjadi temuan BPK. Hal ini memacu Pemkab Ngawi khususnya Dinas Pendidikan setempat, menggencarkan pantauan dan pembinaan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, M. Taufiq A.S, mengakui ada rekomendasi BPK sebagai buntut adanya temuan pelanggaran oleh ratusan SD tersebut. Besaran dana BOS tingkat SD pada tahun 2019 sendiri berjumlah Rp800 ribu per siswa.
Taufiq pun memaparkan penyebab pelanggaran penggunaan BOS pada ratusan SD di Ngawi tersebut. Diantaranya karena sistem menggunakan aplikasi SiapBOS yang akan membuat dana hangus bila tak terserap sesuai waktu yang ditentukan.
Padahal pertanggungjawaban BOS harus sesuai petunjuk teknis dari pusat. Demi dapat menyerap seluruh dana BOS, seringkali pengelola lengah mematuhi juknis ini.
Taufiq mengakui, BPK memberi 3 rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Ngawi. Rekomendasi itu yakni harus memperbaiki aplikasi SiapBOS, taat pada juknis penggunaan dana dan dinas harus lebih ketat memantau seluruh proses pengajuan sampai pencairan BOS.
“Dindik kini tidak memakai aplikasi SiapBOS lagi, namun pakai aplikasi RKAS yang disiapkan kementerian pendidikan. Dana BOS itu langsung masuk ke sekolah dan Dinas Pendidikan harus lebih intensif memantau sebagai upaya bina cegah agar hal serupa tak terjadi lagi,” beber Taufiq.
Sampai kini, di Kabupaten Ngawi tercatat ada 495 SD. Bila pelanggaran dilakukan 464 lembaga, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 31 SD yang patuh juknis penggunaan BOS tahun 2019. (ari)
