Pencemaran Danau Toba Dibahas di DPRD Sumut

Rapat kerja di Komisi DPRD Sumut tentang pencemaran Danau Toba, Selasa (05/3).
Karo, suaramedianasional.co.id Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda, Nasib Sianturi, mengikuti Raker (rapat kerja) Komisi D DPRD Sumatra Utara (Sumut) yang dilaksanakan Selasa (05/3) pukul 10:30 WIB.
Agenda Rapat Kerja ini membahas desakan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) dan Horas Bangso Batak Sedunia (HBB) dan elemen pemerhati lingkungan, atas pencemaran air di Danau Toba. Sebagian kawasan Danau Toba sendiri memang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Karo khususnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek. “Beberapa LSM dan pemerhati lingkungan telah mendeteksi makin maraknya pencemaran di Danau Toba, sehingga Pemkab Karo ikut diajak membahasnya,” ungkap Terkelin.
Salah satu pengaduan yang disampaikan, menurut Terkelin, adalah keterlibatan Taman Resort Simalem (TRS), sebuah lembaga usaha yang ada di Karo, dalam mencemari danau tersebut. Pengaduan ini disampaikan pemerhati Danau Toba yakni dari aktifis Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, yang menuding TRS ikut melakikan pencemaran. “Tentu saja kami dari Pemkab Karo tak bisa langsung menindak kecuali mereka juga memberikan data dan laporan yang lebih lengkap,” ungkap Terkelin.
Terkait fungsi Danau Toba sebagai salah satu penyangga perairan, sekitar Tongging seharusnya juga kosong dari Keramba Jaring Apung (KJA). Hal ini termasuk yang diadukan pula ke jajaran Pemkab Karo. Menanggapi soal ini, Terkelin memaparkan, pengusaha lokal di Karo sudah bersedia menandatangani perjanjian agar mengosongkan sekitar Tongging dari KJA. “Namun mereka juga mempermasalahkan adanya pengusaha dari luar, terkenal pula, ternyata masih melakukan usaha KJA. Ini kan jadi dilematis untuk Pemkab menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Terkelin justru meminta bantuan Pemprov dan pemerintah pusat agar bisa tega smenyoal usaha KJA. “Bila yang usaha lokal diminta menertibkan tapi kami tak miliki kewenangannya kan jadi sulit, nanti dianggap pilih kasih,” katanya.
Pemerintah-pemerintah kabupaten sekawasan Danau Toba, yang ikut dalam rapat tersebut, akhirnya cenderung menyetujui adanya pembentukan panitia khusus (Pansus) menyoal pencemaran Danau Toba ini.
Para aktifis lingkungan pun agaknya setuju akan pembentukan pansus.
Ketua LSM Horas Bangso Batak  (HBB)  Lamsiang Sitompul dan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) juga mendorong agar DPRD Sumut membahas segera tentang pansus. Apalagi dalam temuan mereka juga terdapat peran beberapa peruahaan swasta sehingga pencemaran danau kian parah. “Sebaiknya pansus segera dibentuk, ini permintaan kami bersama dengan elemen masyarakat lainnya, agar semuanya terang menderang,” ujar Sitompul.
Hal senada dikatakan Remember Manik pecinta Danau Toba, ikut meminta dibentuk pansus, dengan alasan pencemaran Danau Toba bukan saja mengancam parawisata namun juga mengancam nyawa manusia mengingat air Danau Toba dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
Layari Sinukaban dari Komisi D DPRD Sumut akhirnya mengusulkan agar kooordinasi debgan pemerintah pusatbuuga dilaksanakan untuk menindaklanjuti pertemuan hari itu. Sedangkan Leonard Surungen Samosir, pimpinan rapat kerja ini menjanjikan bahwa apa yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi atensi ke depan. “Namun, saat ini kami tak dapat langsung membentuk pansus kecuali disetujui anggota lainnya,” ujar Leonard. (ius)