SMNNews.co.id – Jawa Timur telah mencapai perhutanan sosial seluas 176.149,68 hektar hingga tahun 2022. Hutan sosial Jawa Timur ini merupakan yang terluas di Jawa, mencakup 18 kabupaten dan satu kota.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kebijakan perhutanan sosial merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam memaksimalkan potensi hutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Karena kebijakan perhutanan sosial memberikan legalitas dan akses kawasan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Gubernur Khofifah menegaskan ada dua manfaat dari kebijakan ini. Artinya, masyarakat dapat memberikan kontribusi ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian fungsi sumberdaya hutan.
“Hutan sosial terus kita maksimalkan. Karena dengan perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu maupun memanfaatkan Jasa Lingkungannya,” ujarnya. Dikutip dari laman Kominfo Jatim.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyatakan capaian perhutanan sosial Jawa Timur yang mencapai 176.149,68 hektar mendominasi perhutanan sosial di Pulau Jawa dengan persentase 53,15%.
Sementara itu, Jawa Tengah menyumbang 27,28%, Jawa Barat 11,71%, Banten 7,39%, dan D.I.Yogyakarta 0,47%.
“Di Jawa Timur telah diterbitkan 347 SK Perhutanan Sosial yang mencapai 53,38% dari total capaian di Jawa,” tegas Gubernur Khofifah.
Sementara Jawa Barat memiliki pangsa 20,46%, Jawa Tengah memiliki pangsa 14,00%, D.I Yogyakarta memiliki pangsa 6,92%, dan Banten memiliki pangsa 5,23%.
Luas hutan sosial Jawa Timur sesuai dengan jumlah penggarap di kawasan hutan sosial. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah petani penggarap hutan sosial Jawa Timur akan mencapai 120.990 KK atau mencapai 66,38% dari seluruh capaian di Pulau Jawa.
Jawa Barat menyumbang 11,61%, Jawa Tengah 10,74%, Banten 8,53%, dan D.I.Yogyakarta 2,75%. Hasilnya, Jawa Timur memiliki tingkat pencapaian perhutanan sosial tertinggi di Jawa.
“Dari 347 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfaatan hutan sosial di Jatim, telah terbentuk 765 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau sebesar 55,56% dari total KUPS di Pulau Jawa. Sedangkan nasional yang telah terbentuk 9.985 KUPS,” tandasnya.
Gubernur Khofifah menegaskan, KUPS-KUPS ini merupakan start-up yang membutuhkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya agar bisa diekspor.
Jatim sudah memiliki dua KUPS dengan status KUPS Platina yang menandakan berorientasi ekspor atau memiliki pasar internasional yaitu KUPS Taro dan KUPS LMDH Pisang Wono Lestari di Lumajang.
Baca Juga : Bupati Sampang Rutin Setiap Bulan Santuni Anak Yatim
Gubernur Khofifah diakui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial.
Pemanfaatan kawasan hutan akan dimaksimalkan di masa mendatang. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan hutan Jawa Timur lebih lestari.
“Melalui perhutanan sosial yang dikelola dengan baik dan profesional akan bisa menggerakkan perekonomian daerah dan berkontribusi positif bagi kelestarian fungsi kawasan hutan itu sendiri, Masyarakat sejahtera, Hutan Lestari,” pungkasnya.(red)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
