Trenggalek, SMNNews.co.id – Pada evaluasi kerja antara DPRD bersama OPD di tahun 2019 untuk memantapkan kinerja dalam pembahasan APBD tahun 2020 mendatang, Komisi II DPRD trenggalek semprot beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena dalam pelaksanaan kegiatan para OPD serapan anggarannya sangat rendah, bahkan serapan anggaran ada yang masih diangka lima koma persen.
“Evaluasi di tahun 2019 ini memang sangat penting, karena ini nanti akan menjadi acuan pembahasan APBD tahun 2020,” jelas Pranoto Ketua Komisi II DPRD trenggalek, Kamis (10/10/2019).
Sedangkan pembahasan kali ini Pranoto menjelaskan terkait capaian serapan dari masing-masing OPD, karena pembahasan ini juga akan menjadi barometer dalam pembahasan APBD tahun 2020. Pada serapan belanja memang bervariasi, namun secara umum tadi disampaikan serapan belanja memcapai sekitar 60 persen. Karena dalam belanja sendiri memang ada dua jenis, yakni belanja langsung dan tidak langsung.
“Dari hasil evaluasi OPD, yang belum maksimal serapan anggarannya ada pada belanja modal. Bahkan ada yang hanya 10 persen, lima koma sekian persen, bahkan ada juga yang sudah diangka 70 persen,” kata Pranoto
Dari penyampaian hasil evaluasi mereka, Pranoto menuturkan kendalanya ada sebenarnya pada pekerjaan dari mitra kerja OPD, karena ada yang belum selesai dan ada yang masih 70 persen bahkan anggaran juga belum turun karena belum ada PHO. Dari lima OPD serapan terendah ada pada dinas pariwisata, dan masih minim. Namun juga telah disampaikan bahwa pekerjaan hampir 80 persen lebih namun serapan anggaran rendah karena sama sekali belum selesai.
“Jika dicari permasalahannya sebenarnya tidak ada, hanya saja mereka lambat dalam memberi surat perintah,” jelas Pranoto. (Rud)
