Sidang Paripurna DPRD Kota Probolinggo Rekomendasikan LKPJ Tahun 2018

Paripurna malam itu diakhiri penyerahan rekomendasi dari pimpinan DPRD kepada Wakil Walikota Muhammad Soufis Subri.

Probolinggo, suaramedianasional.co.id – DPRD Kota Probolinggo hari ini (23/4) malam, memberikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran (TA) 2018, Melalui sidang paripurna yang dihadiri Wakil Walikota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, tercatat ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh parlemen.
Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, terkait kinerja keuangan adaerah, DPRD merekomendasikan dari sisi perencanaan. Serta melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada TA 2019 dan tahun berikutnya.
Dari sisi pelaksanaan APBD, tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana. Melalui monitoring dan evaluasi berkala, per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
Selanjutnya, koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi serta TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat-Daerah) guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dari catatan dewan, terdapat 10 indikator sasaran yang pada LKPJ Walikota Probolinggo pada 2018 tidak mencapai target. Detailnya, indeks pendidikan mencapai 0,67 dari target 0,69 (97 persen); indeks pemberdayaan gender 66,53 dari target 67,71 (98 persen).
Selanjutnya, pertumbuhan PDRB sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan 6,48 persen dari 7,00 persen (93 persen); nilai SAKIP 70,49 sedangkan target 75 (94 persen); nilai LPPD 3,24 dari target 3,4 (95 persen).
Sementara itu indeks profesional aparatur hanya mencapai 55 dari target 88 (63 persen); infrastruktur dasar yang berkualitas baik mencapai 90,44 persen dari target 94,17 persen (96 persen); ketersediaan infrastruktur dasar di angka 71,59 persen sedangkan target 72,21 persen (99 persen); persentase PMKS terhadap jumlah penduduk 0,53 persen dari target 0,58 persen (91 persen) dan tingkat pengangguran terbuka baru teratasi 3,64 persen dari 3,20 persen (88 persen).
Dari penjabaran tersebut, 10 indikator mayoritas sudah mencapai angka 90 persen lebih. Bahkan, ada yang sudah 99 persen. Yang terendah adalah capaian profesionalisme aparatur yang hanya 63 persen.
Dewan merekomendasikan, capai tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun ke empat RPJMD 2014-2019. Maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD tahun 2019 diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai tahun 2018 belum memenuhi target.
Wakil Walikota Subri dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut? menurutnya, dari sidang paripurna itu pihaknya mengetahui apa yang menjadi rekomendasi, capaian yang diperoleh pemerintahan sebelumnya.
Rekomendasi tersebut menjadi bahan agar selanjutnya bisa tercapai sesuai target. “Agar semua yang jadi harapan masyarakat kota melalui DPRD bisa tercapai 100 persen,” ujar Subri selesai paripurna.
Wakil Walikota Subri juga menjelaskan dari penjelasan wakil ketua dewan Mukhlas Kurniawan diketahui, cukup banyak yang belum mencapai target. “Tapi, tidak elok saya mengomentari itu. Biarlah menjadi tugas kami ke depan agar bisa mencapai target ke depannya,” tegas Subri
Beberapa langkah yang akan ditempuh agar semua pembangunan berjalan sesuai target “Menjalin sinergitas dengan semua OPD, instansi vertikal, kerja keras, berdoa dan memahami. Sekarang kami sedang memetakan itu,” imbuhnya.
Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur menambahkan, dari indikator yang belum tercapai, ia berharap pada 2019 yang dilanjutkan kepemimpinan baru dapat menindaklanjuti dan merealisasikan PR (pekerjaan rumah) yang belum terwujud.“Seperti penyerapan anggaran. Sampai saat ini kami melihat belum terjadi pembangunan di Pasar Kronong dan Pasar Baru. Harapan kami, segera dilaksanakan dan direalisasikan,” ujarnya. (edy)