PALU, SMNNews.co.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah bersama Perkumpulan Aksi & Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), akan menyerahkan petisi penolakan pembuangan limbah tailing ke laut dari industri nikel baterai.
Petisi penolakan itu juga disertai desakan agar pemerintah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan energi terbarukan pada industri nikel baterai, kepada Pemprov Sulawesi Tengah.
Pembuangan tailing ke laut biasanya dipilih sebagai metode menekan biaya operasi industri nikel. Penelitian yang dilakukan AEER menunjukkan adanya potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam (deep-sea tailing placement atau DSTP).
Selain itu industri nikel di Morowali, Sulteng masih memanfaatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan sumber energi batubara. Padahal itu sumber polutan dan penyumbang emisi karbon.
Menurut Pius Ginting, Kordinator AEER, sebenarnya sudah ada pernyataan komitmen dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk tidak lagi membangun PLTU baru diluar negeri.
“Seharusnya juga beri informasi ke publik bahwa tidak ada lagi penambahan PLTU baru di kawasan industri nikel, termasuk di lokasi investasi Tiongkok di Sulteng,” ungkap Pius Ginting.
PLTU yang telah beroperasi saat ini juga seharusnya memakai energi terbarukan. Hal itu akan baik untuk iklim dan kesehatan warga sekitar tambang, seperti warga Bahodopi yang telah banyak jadi korban polusi udara.
Pius menambahkan, Pemprov Sulteng perlu mendorong industri nikel agar tidak menjadi pusat emisi gas rumah kaca. Hal itu akan berdampak buruk bagi citra nikel baterai asal Sulteng.
Sedangkan, Moh. Taufik, Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, meminta agar rekam jejak lingkungan industri nikel di darat tidak diperluas ke laut. Apalagi, Tiongkok sendiri tidak menerapkan pembuangan limbah tambang ke wilayah kelautan di negerinya sendiri.
Adanya Konferensi Keragaman Hayati PBB tahun ini di Kunming, Tiongkok, diharapkan jadi momentum ketegasan Pemerintah Tiongkok untuk tidak melakukan pembuangan limbah tambang ke laut dari investasinya di luar negeri.
“Termasuk membatalkan rencana membuang limbah tailing ke wilayah laut Morowali, Sulteng,” ungkap Taufik.
Taufik juga meminta Pemprov Sulteng dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mitigasi iklim dengan menempatkan laut sebagai zona karbon biru.
“Hal itu dapat diwujudkan dengan tidak memberikan rekomendasi untuk pembuangan limbah tambang ke laut Sulteng dan limbah tailing ke laut Morowali, yang tentunya dapat membahayakan keanekaragaman hayati perairan laut,” ujar Taufiq. ***
