Karo, suaramedianasional.co.id – Pemkab Karo dan BPN berkomitmen untuk mendata dan mendaftar secara teliti aset pemkab serta menerbitkan sertifikatnya.
Penandatanganan komitmen antara pemerintah dan BPN ini dilakukan selain melindungi aset daerah juga sebagai bagian dari pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
Penandatanganan ini merupakan salah satu agenda dari rapat koordinasi di kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/05) dengan tema Optimalisasi Pajak Daerah dan Pembenahan Aset Daerah, dengan dihadiri seluruh bupati/walikota sewilayah Sumut serta disaksikan Kerua KPK Agus Raharjo. “Jadi ke depan tak ada yang bisa main-main dengan aset daerah ya, nanti akan segera kita minta DPPKA segera berkoordinasi dengan BPN,” kata Terkelin.
Komitmen para pemimpin daerah ini dimaksudkan juga untuk mencegah terjadinya korupsi dibidang aset daerah, sebab mulai kedepan aset daerah sudah didaftarkan dan ter-registerasi melalui Badan Pertanahan Nasional Rapat kordinasi yang digelar oleh KPK ini melibatkan seluruh Walikota /Bupati Se-Sumut, dan terlihat Bupati Karo Terkelin Brahmana tampak hadir dalam acara penandatangan aset daerah milik Pemkab Karo bersama Kepala BPN Kabupaten Karo, Rosalina Tamba. “Nanti jika sudah ada sertifikatnya, aset berupa tanah tak dapat dialihtangankan,”
Terkelin datang ke Medan didampingi, Sekkab Karo, Kamperas Terkelin Purba, Asisten III Mulianta Tarigan, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan, dan Kepala inspektorat Karo, Philemon Brahmana.(ius)
