Malang, suaramedianasional.co.id – DPRD Kabupaten Malang meminta agar pemerintah melaksanakan penganggaran dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi.
Hal ini dikatakan Joko Eko Sujarwo, yang bertugas membacakan pandangan umum semua fraksi saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Malang tahun 2019. “RAPBD 2019 sudah semestinya harus berorentasi pada anggaran berbasis kinerja yakni, penganggaran yang mengutamakan capaian hasil dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik,” ujar Joko.
Pada perubahan APBD Tahun 2019 pada sisi pendapatan daerah bertambah sebesar 1.98 persen. Pendapatan di APBD 2019 semula Rp 4.001 triliun lebih menjadi Rp 4,081 triliun lebih di dalam perhitungan perubahan. “Kami meminta agar pendapatan asli daerah lebih ditingkatkan,” ujar Joko.
Perencanaan penganggaran juga diharapkan dilakukan dengan lebih baik, agar tidak terdapat sisa lebih pagu anggaran (Silpa) yang berlebihan. Pada PAPBD 2019 ini belanaj daerah naik sekitar 696 persen dengan Silpa ratusan miliar. “Perencanaan yang baik, tentunya membawa penyerapan yang efektif sehingga tidak ada Silpa yang berlebihan,” katanya.
Rapat paripurna oleh DPRD periode 2014-2019 ini juga meminta agar pemerintah lebih menambah lagi anggaran bantuan sosial utamanya untuk warga kurang mampu dan fakir miskin. “Kami apresiasi adanya inisiatif penyediaan anggaran biaya operasional sekolah untuk SD dari dana daerah (BOSDA), ini sangat membantu warga tidak mampu,” ungkap Joko.
Rapat paripurna PAPBD 2019 ini akhirnya diterima oleh dewan untuk dibahas lebih lanjut. Hadir dalam rapat paripurna, pelaksa tugas (plt) Bupati Malang beserta Sekretaris Daerah setempat. (yop)
