Trenggalek, SMNNews.co.id – Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu masih menjadi fokus pemerintah kabupaten Trenggalek, dalam memaksimalkan pelayanan tersebut Komisi 4 DPRD Trenggalek saat melakukan evaluasi kegiatan bersama RSUD Dr. Soedomo memastikan daerah akan tetap menyiapkan anggaran untuk pelayanan (Jamkesda) bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam fasilitas kesehatan seperti KIS, BPJS dan kartu lainnya.
Mugianto Ketua Komisi 4 DPRD Trenggalek mengatakan, dalam evaluasi kegiatan tadi sempat membahas tentang pelayanan kesehatan pada BPJS, utamanya pada rujukan masuk. Dari evaluasi tersebut karena masih banyak masyarakat yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan maka APBD yang digunakan untuk masyarakat miskin atau SKTM apalagi yang belum tercover di KIS atau BPJS serta kartu lainnya akan tetap di anggarkan.
“Jadi daerah akan tetap memberikan anggaran kepada masyarakat tidak mampu melalui Jamkesda atau SKTM, melalui surat keterangan tidak mampu dari desa masyarakat miskin akan tetap memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang sama,” ungkapnya, Jum’at (4/10/2019)
Dijelaskan Mugianto, oleh sebab itu APBD masih akan tetap menyiapkan dana Jamkesda yaitu dana rujukan masyarakat miskin untuk mengcover masyarakat miskin yang belum punya kartu kesehatan. Karena itu merupakan target pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, maka DPRD akan tetap mendukung hal tersebut.
“Jadi untuk surat keterangan tidak mampu dari desa tetap di layani dan akan tetap dimaksimalkan dalam menyediakan anggaran tersebut. Bagi masyarakat yang belum faham terkait fasilitas ini maka bisa langsung menanyakan kepada rumah sakit disaat akan melakukan pendaftaran pasien,” jelasnya. (Rud)
