HomeBERITARakerda Jawa Timur, DPP PDI Perjuangan Tegaskan Urusan Pilpres Seluruh Pemegang KTA...

Rakerda Jawa Timur, DPP PDI Perjuangan Tegaskan Urusan Pilpres Seluruh Pemegang KTA Manut Ketua Umum

Mindo Sianipar Ketua DPP PDI Perjuangan disambut di Rakerda DPD Jawa Timur yang digelar di Gedung Kesenian Kota Blitar, Senin (21/6/2021).

BLITAR, SMNNews.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung Kesenian, Kota Blitar, Senin (21/6/2021). Melibatkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk konsolidasi pemenangan pemilu 2024.

Ketua Panitia Rakerda PDI Perjuangan Jawa Timur, Erma Susanti mengatakan bahwa Rakerda ini diatur dalam AD/ART partai yang digelar minimal 1 tahun sekali. Membahas keorganisasian, program kerja, pendidikan dan kaderisasi politik, serta pemetaan dan strategi pemenangan pemilu.

“Bertepatan Bulan Bung Karno temanya ‘Dengan Desa yang Kuat Indonesia Maju’ sehingga memang setiap program kerja tidak selalu membahas electoral dimana 2024 ada pemilu serentak. Tapi bagaimana kerja partai baik di internal maupun eksternal membumikan Tri Sakti Bung Karno untuk memenangkan pemilu,” ungkap Erma Susanti.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu menjelaskan di Rakerda itu salah satunya hadir ketua DPP PDI Perjuangan memimpin rapat. Saat itu dikabarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hadir memberi sinyal kuat dalam meraih dukungan maju di Pilpres 2024 di wilayah Jawa Timur.

“Di Rakerda memang tanggung jawab DPP untuk memimpin, dan tadi hadir Bu Sri Rahayu dan Pak Mindo Sianipar mewakili dari DPP. Untuk masalah calon presiden itu kewenangan ibu ketua umum dan sudah menjadi hak prerogatif beliau,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPP Bidang Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar usai membuka acara menyampaikan, Rakerda selain konsolidasi juga memberikan evaluasi kerja di tingkat daerah. Sehingga program kerja bisa berjalan efektif sesuai tujuan DPP untuk hattrick di Pemilu 2024 mendatang.

Sedang masalah siapa nanti yang akan mendapat rekomendasi maju menjadi calon presiden bukanlah hasil dari Rakerda. Sebagaimana hasil kongres partai, tetap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempunyai hak prerogatif dalam memberikan rekomendasi calon presiden.

“Calon presiden hak prerogatif ibu ketua umum dan semua pemegang KTA PDI Perjuangan harus manut. Yang penting kita bekerja mengangkat aspirasi rakyat, menyusun program partai yang menyejahterakan rakyat,” tegas Mindo Sianipar. (jon)

ARTIKEL LAINYA

BERITA LAINYA

PDIP Ngawi Tetap Usung Ony-Antok, Siap Daftar Penjaringan Parpol Lain

NGAWI, SMNNews.co.id - DPC PDIP Ngawi memastikan diri untuk mengusung pasangan petahana Bupati-Wabup Ngawi, Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko. "Ini hasil Rakercabsus DPC PDIP Ngawi,...

Tim Kesehatan Puskesmas Arjasa Periksa Kesehatan Perangkat Desa Kemuninglor

JEMBER, SMNNews.co.id - Tim Upaya Kesehatan Kerja Puskesmas Arjasa mendatangi kantor desa Kemuninglor kecamatan Arjasa untuk melakukan pengecekan kesehatan. Tim Kesehatan Puskesmas Arjasa memeriksa...

Bupati Pasaman Buka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

PASAMAN, SMNNews.co.id - Ribuan Siswa dan para kepala sekolah, guru dari berbagai daerah di Kabupaten Pasaman, Padati halaman kantor Bupati Pasaman guna mengikuti pembukaan...