Hasil Survey BPS, Angka Kemiskinan di Karo Turun 1,3 Persen

Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat menerima buku hasil survey ekonomi nasional yang diserahkan Kepala Badan Pusat Statistik Karo, Yustinus Sembiring.
Karo, suaramedianasional.co.id Jumlah penduduk miskin di Karo berhasil diturunkan. Ini adalah klaim yang boleh dikemukakan Bupati Karo, Terkelin Brahmana sesaat setelah menerima buku hasil survey ekonomi nasional yang diserahkan Kepala Badan Pusat Statistik Karo, Yustinus Sembiring.
Dalam buku tersebut dibeberkan, sepanjang 2014-2017 ada peningkatan penduduk miskin dari 9,2 persen menjadi 9.97 persen.
Namun, tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi 8,67 persen, atau mengurangi penduduk miskin dari 42.020 jiwa pada tabun 201, menjadi 35.360 jiwa pada tahun 2018.
“Kita harus bersyukur bahwa pendapatan penduduk miskin juga meningkat dari sebelumnya maksimal Rp 423.663 menjadi Rp 437.702 per kapita per bulan,” ungkap Terkelin, Jumat (29/3).
Namun, penekanan angka kemiskinan hingga satu digit ini tak akan membuat Terkelin puas. Dia berjanji akan meminta semua OPD lebih giat membuat terobosan untuk mengentaskan kemiskinan di Karo. “Ada beberapa program pro rakyat yang kita luncurkan, kita harap OPD maksimal menyerap demi makin menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Beberapa hal yang dilakukan misalnya berusaha membuka akses lapangan kerja, mendekatkan program karya ke desa-desa melalui optimalisasi pemanfaatan dana desa, perbaikan infrastruktur dan sarana pra sarana. “Jadi pembukaan lapangan kerja kita akan arahkan pula ke desa-desa, bila ada proyek desa harus mengutamakan masyarakat setempat,” ungkap Terkelin.
Kepala BPS Karo, Yustinus Sembiring mengakui kinerja Bupati dan jajaran tampaknya efektif menurunkan angka kemiskinan. “Ada penurunan 1,30 persen angka kemiskinan di Karo, ini harus kita apresiasi positif,” ujar Yustinus.
Badan Pusat Statistik Karo memakai pendekatan  kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), dalam mengukur indeks kemiskinan.
Selain itu juga menggunakan metode menghitung garis kemiskinan (GK), dengan dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan berupa padi-padian, umbi-umbian, ikan, sayuran, daging, telur dan sebagainya.
Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, berupa sandang, pendidikan, kesehata, dan lain-lain. (ius)