Blitar, SMNNews.co.id – DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (23/06/2022). Rapat paripurna yang digelar pada malam hari itu membahas agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Rifa’i dan Mujib itu juga dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom beserta jajarannya.
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi GPN, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar Demokrat menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini WTP yang telah dicapai Pemkab Blitar, hal itu merupakan prestasi yang luar biasa dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan dating.
“Golkar Demokrat berharap pemerintah daerah untuk memperhatikan rekomendasi catatan dan segera menindaklanjutinya agar tahun depan benar-benar menjadi WTP yang sempurna artinya tidak ada catatan-catatan,” jelas juru bicara Golkar Demokrat, Anik.
Sementara juru bicara dari Fraksi PDI-P, Aryo Nugroho dalam kesempatan itu mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Blitar terhadap kenaikan kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Hal ini diikuti dengan inflasi yang merangkak naik, sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap timbulnya krisis keuangan, krisis energi, dan krisis pangan.
“Oleh karena itu semua OPD yang mengelola proyek fisik diharapkan segera memulai kegiatan pelaksanaannya agar segera terserap banyak tenaga kerja karena serapan anggaran menjadi prioritas utama sekaligus sebagai stimulus sebagai penguatan perekonomian daerah,” jelasnya.
Sementara Anshori Baidlowi juru bicara Fraksi GPN dalam pandumnya salah satunya soal peningkatan PAD belum maksimal, namun fraksinya akan tetap memberikan dorongan dan semangat yang kuat dalam hal peningkatan PAD.
Kemudian juru bicara Fraksi PKB Candra Purnama menyinggung SILPA tahun 2021 yang cukup besar, jika silpa terjadi karena pelampauan pendapatan daerah maka patut mendapat apresiasi, akan tetapi jika SILPA terjadi karena kurang maksimalnya serapan anggaran maka perlu menjadi perhatian.
Terakhir, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andika menyinggung soal aktivitas penambangan di kabupaten Blitar berharap pemerintah daerah untuk segera menertibkan penambangan liar atau tidak berijin. (bonaji /Adv)
