MADIUN, SMNNews.co.id – Dua orang dari salah satu SMP di Kota Madiun, terpaksa keluar dari sekolah dan menempuh pendidikan dengan Kejar Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kedua pelajar itu, sudah masuk kelas 9 dan berpacaran. Hubungan di luar batas membuat pelajar perempuan hamil. Pertengah September 2022, keduanya keluar sekolah, apalagi kehamilan memasuki bulan ketujuh.
Pihak sekolah saat diklarifikasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa kedua pelajar itu sejak pertengahan bulan September 2022 tidak lagi berstatus sebagai anak didiknya.
“Keduanya mengaku berpacaran, saat pandemi mereka milai berhubungan badan. Namun kami baru mengetahui hamil pada September ini karena si anak tidak masuk seminggu. Kita sambang dan pantau di rumahnya. Baru tahu ternyata dia sedang hamil,” ujar Kasek.
Namun, sang Kasek SMP ini membantah keras kalau dia mengeluarkan kedua muridnya. Menurutnya, anak itu sendiri malu dan merasa bersalah sehingga enggan meneruskan pendidikannya di SMP, malah memilih Kejar Paket.
“Kita tidak memindahkan mereka, namun keduanya tahu diri dengan kondisinya. Dia minta sendiri untuk pindah. Kami beri pengertian ke orangtuanbahqa anak tak boleh putus pendidikan. Orangtuanya memilih ke PKBM itu,” tambahnya.
Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, tidak mengetahui perihal ada pelajar SMPN Kota Madiun yang sedang hamil.
Bahkan pihak Dinsos PPPA mengaku tidak pernah mendapat laporan dari pihak sekolah sampai hari ini. Namun, ditegaskan bahwa mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang harusnya terpenuhi.
“Sekolah maupun keluarganya belum ada yang melapor ke sini. Kalau memang minta pendampingan, kita dampingi sampai anak menerima hak dasarnya,” ungkap Yayuk Suprianingsih, Kabid Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun, Kamis (6/10/2022).
Menurut Yayuk, seharusnya pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan melaporkan kejadian yang menimpa anak tersebut ke Dinsos PPPA agar bisa mendapat pendampingan dari Bagian Perlindungan Anak.
“Belum ada laporan ke kami, padahal semestinya koordinasi dan melaporkan ke sini. Tapi apabila kami tahu alamatnya, bisa kita lakukan pendekatan dan mengetahui kondisinya,” pungkasnya. (Dodik Eko P)
