BLITAR, SMNNews.co.id – DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna bersama eksekutif mengesahkan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda, pada Senin (14/9/2020). Diantaranya RDTR Kanigoro, Penyertaan modal BPR, Perubahan Pajak Daerah Retribusi Jasa Umum, Perlindungan anak.
Dalam rapat itu juga disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi untuk mendukung pelaksanaan perda berjalan maksimal setelah pengesahan ini.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, kepada para awak media mengatakan, terkait 5 Perda baru ini pihaknya menyampaikan tentang hal penting yang di tunggu-tunggu yakni, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kanigoro sebagai Ibu Kota Kabupaten Blitar.
“Terkait RDTR inilah yang sangat kita tunggu, karena akan dijadikan landasan hukum untuk perencanaan pembangunan jangka panjang nantinya,” papar Suwito.
Disinggung hal lain tentang persetujuan DPRD terkait tukar guling tanah aset Pemkab Blitar dengan Rs. An-Nissa di Kelurahan Kaweron, yang sebelumnya sempat ditolak, pada akhir paripurna DPRD siang itu, pihaknya hanya menyampaikan karena masalah tersebut sangat urgen.
“Dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maka Legislatif akhirnya sepakat menyetujui tukar guling itu, sekali lagi ini masalahnya urgen mas,” terang ketua Dewan.
Sementara itu Bupati Blitar Drs H. Rijanto MM, menanggapi pertanyaan awak media, tentang tanggapan dukungan rencana program kerja yang dituangkan kedalam PERDA 2019-2039 mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada lembaga parlemen DPRD Kabupaten Blitar.
“Hal ini merupakan wujud terciptanya sinergitas yang baik antara Legislatif dengan Eksekutif, sehingga sistem pemerintahan dan tata administrasi Kabupaten Blitar lebih terarah dan semakin baik,” pungkas Rijanto. (jon)
