BANYUWANGI, SMNNews.co.id – Agar tidak terjadi perselisihan antara driver online dengan sopir konvesional terkait kepastian zonasi berkepanjangan, maka kedua belah pihak sepakat untuk duduk bersama dalam hearing di DPRD Banyuwangi, Selasa (24/01/2023).
Upaya wakil rakyat untuk menjembatani sopir angkutan konvensional dan driver online untuk mencapai kesepakatan ternyata menemui jalan buntu karena salah satu dari mereka meninggalkan tempat disaat acara belum selesai.
“Kami menyayangkan sikap perwakilan sopir angkutan konvensional yang meninggalkan ruangan hearing,” kata ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda.
“Sebagai wakil rakyat kami pasti kasihan kepada sopir angkutan konvensional Inikan urusan perut,” imbuhnya usai memimpin hearing.
lanjut Ficky Septalinda, sopir angkutan konvensional bisa duduk bareng dengan driver online sambil menunggu Perbup.
Karena para driver online tidak sepakat maka hearing diakhiri. Apalagi sopir angkutan konvensional juga meninggalkan ruangan hearing sehingga tidak ada kesepakatan.
“Karena teman – teman driver online tidak menyepakati, ini belum selesai dan belum final,” tegas Ficky Septalinda.
Sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi ini khawatir bakal terjadi gesekan di lapangan karena tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak.
“Khawatir di lapangan terjadi gesekan, nanti kami sampaikan pada ketua. Ini dilema karena urusan rezeki, urusan perut,” tandasnya.
Untuk mengantisipasi gesekan antara driver online dan sopir angkutan konvensional DPRD Banyuwangi akan melakukan komunikasi dengan ASDP dan Bandara Banyuwangi.
“Saya kira butuh waktu, setidaknya jangan terjadi gesekan. Kami melakukan komunikasi dengan bandara dan ASDP, harus dipantau untuk mengantisipasi adanya gesekan,” pungkasnya.
Sementara itu Menurut Amir Ma’ruf Khan selaku penasehat Asosiasi Lintas Komunitas Banyuwangi (Asli) berharap bahwa hearing kali ini bisa segera mendapatkan solusi terbaik.
“Walau bagaimana mereka juga teman – teman kita, saudara kita, mari kita ambil jalan yang terbaik tanpa harus menimbulkan keributan, ujar Amir Ma’ruf.
Di saat yang sama, Heri Bimantara selaku penanggung jawab Frontal Jatim mengatakan, bahwa lebih mengutamakan kesepakatan bersama antara konvensional dan online. (rica)
