NGAWI, SMNNews.co.id – Kabupaten Ngawi menjadi salah satu penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pengumuman pemenang APE dilakukan secara virtual, Rabu (13/10/2021), setelah proses evaluasinya tahun lalu sempat tertunda karena pandemi.
Prestasi yang diberikan dua tahunan itu merupakan keempat kalinya untuk Ngawi, yakni kategori pratama pada 2014, madya pada 2016, dilanjutkan APE kategori utama pada 2018 dan dipertahankan pada 2020.
“Ke depan, apabila Ngawi ingin mempertahankan prestasi ini atau meningkat pada kategori mentor, berarti arah kebijakan dan penganggaran yang mengangkat strategi pengarusutamaan gender, harus semakin ditingkatkan, tak boleh stagnan,” ungkap Nugrahaningrum, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi.
APE sendiri adalah penghargaan yang diberikan Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).
Meraih APE kategori utama bagi Ngawi, berarti komitmennya terjaga hingga pada kebijakan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah.
Nugrahaningrum menjelaskan, strategi pengarusutamaan gender menjadi penting untuk dasar kebijakan dan anggaran daerah sebab berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nugrahaningrum, banyak yang salah menilai bahwa strategi PUG hanya membicarakan ketimpangan antara lelaki perempuan. Padahal selain hal itu, didalamnya perlu membahas solusi atas ketimpangan anak, kaum disabilitas, kelompok marjinal dan kelompok rentan.
“Kelompok rentan yang dimaksud bisa rentan secara geografis, rentan secara ekonomi, dan sebagainya,” beber Nugrahaningrum.
Ke depan, semua pemangku kebijakan dari tingkat kabupaten, OPD hingga desa, seharusnya dapat melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara terintegrasi, sehingga signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu saja hal itu juga harus didukung dengan komitmen teguh untuk menjaga dan mewujudkannya, termasuk dari kelembagaan non pemerintah,” tutur kepala dinas yang juga seorang dokter ini.
Kelemahan yang terjadi, implementasi PPRG belum terintegrasi dari OPD hingga desa. Akibatnya, dampak positif kebijakan itu terkesan belum optmal.***
