SURABAYA, SMNNews.co.id – Pemerintah Propinsi Jawa timur menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah Pusat, tahun 2020, bertempat di Ballroom Grand city Surabaya. Jumat 31/01/2020.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanaan Republik Indonesia Prof.Dr Mahfud MD dan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Prof. Tito Karnavian, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetyo Boedi dan Kapolda Jatim Irjen pol Luki Hermawan, Kajati Jatim serta jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Jawa timur, Dirjen Dukcapil dan Dirjen Pemerintahan daerah.
Dalam gelaran tersebut ada penyerahan secara resmi anjungan Dukcapil Mandiri kepada perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa timur.
Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar parawansa memberikan Sambutannya bahwa data kependudukan di Jawa timur untuk laki laki mengalami surplus 4,6 juta, Oleh karena itu data kependudukan di Jawa timur sudah bisa dilakukan registrasi melalui HP.
Pencetakan dokumen data kependudukan dan catatan kependudukan serta data tersebut bisa tersimpan dalam satu database yang terkoneksi keseluruh Instansi dan terkoneksi dengan Dukcapil pusat.
Menteri dalam negeri prof.Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Dukcapil dengan program yang ada sekarang sudah bisa memasukkan data kependudukan sebanyak 98,8 persen data penduduk di Indonesia dan sudah terkoneksi dengan data perbankan.
Harapan masyarakat Indonesia kedepan bisa mencetak KTP sendiri juga termasuk akte kelahiran dan akte keluarga.Dengan adanya Anjungan Dukcapil besar manfaatnya untuk masyarakat dengan 3 sistem database perorangan.
Dengan adanya sistem Anjungan Dukcapil seperti itu bisa memotong mata rantai birokrasi kepengurusan, sehingga tercapai kemudahan cepat, menghilangkan pungli dan bisa dicetak kapan saja.
Propinsi Jawa timur adalah yang pertama kali yang menggunakan Anjungan Data Mandiri (ADM).Ada 5 prioritas pembangunan tahun 2019 – 2024 diantaranya:1.Pembangunan SDM2.melanjutkan Pembangunan Infrastruktur3.Menyederhanakan regulasi4.Reformasi birokrasi5.Tranformasi ekonomi.
Lebih lanjut MenkoPolhukam menyampaikan bahwa kedepan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan publik seperti yang dicontohkan oleh propinsi Jatim dengan dengan penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri.Dan dianjurkan kepada para Bupati dan walikota harus segera membuat Sehingga tercapai kesinambungan data kependudukan dan kemudahan pengurusan data kependudukan serta menjadi propinsi percontohan dalam pelayanan data kependudukan.
Setelah acara sambutan dilanjutkan Penyerahan Anjungan Dukcapil Mandiri dari Mendagri kepada Gubernur Jatim dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Jombang dan dilanjutkan dengan pencetakan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dipandu langsung oleh Dirjen Kependudukan.(Bry)
