BLITAR, SMNNews.co.id – Untuk menyikapi berbagai persoalan di Kabupaten Blitar yang dua minggu kebelakang ini terus bergulir, membuat berbagai elemen masyarakat terus mendesak DPRD untuk melakukan hak angket.
Tujuannya adalah untuk mengungkap berbagai polemik di tubuh Pemerintah Kabupaten Blitar, secara terang-benderang. Diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar memang sedang dihantam oleh berbagai isu miring.
Diantaranya adalah, polemik sewa rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Blitar dan persoalan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) yang sampai saat ini perlu adanya perselesaian.
Kali ini, Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas) mendatangi langsung Kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk menyampaikan surat permintaan hak angket kepada Pimpinan Dewan, yang tadi ditemui oleh Wakil Ketua Dewan, serta Ormas Gannas membawa sejumlah berkas sebagai bukti penguat.
“Bupati memang layak dihak angket, mosok dihantam persoalan sedemikian rupa kok diam saja, gak memberikan penjelasan ke publik. Jadi kami datang ke sini, untuk desak Dewan, wakil rakyat kami, agar menyelidiki yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Blitar, buka semua supaya masyarakat tahu,” kata Ketua Ormas Gannas, Joko Wiyono, Senin (16/10/2023).
Dalam rapat Komisi I dengan Bagian Umum dan BPKAD beberapa waktu lalu, terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar menyewa rumah pribadi Bupati Rini Syarifah, untuk dijadikan rumah dinas Wabup. Namun, alih-alih ditempati Wabup, rumah tersebut malah ditempati Bupati dan keluarganya.
Diwaktu yang sama, TP2ID pun terus mendapat penolakan dari masyarakat, setelah mereka dikabarkan mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi sarang oligarki. Isu dugaan nepotisme pun mencuat, lantaran penanggung jawabnya adalah saudara kandung Mak Rini.
“Menurut kami dua masalah itu sudah bisa menggambarkan bagaimana bobroknya pemerintahan Mak Rini. Sekarang ngapain TP2ID menekan-nekan OPD, pakai bilang gak dapat fasilitas apapun lagi. Lha wong di Peraturan Bupati jelas tertulis ada fasilitas perjalanan dinas,” ucap Joko Wiyono.
Joko pun mengaku, akan terus mendesak DPRD untuk secepatnya melakukan hak angket kepada Bupati. Dirinya juga menegaskan akan melanjutkan dua permasalahan ini ke aparat penegak hukum (APH).
“Terus terang kami juga akan bawa masalah-masalah ini ke jalur hukum. Tapi sepertinya langsung ketingkat Provinsi atau pusat. Soalnya, nyuwun sewu, bukan tidak percaya dengan APH di Kabupaten Blitar, tapi nyatanya banyak kasus yang menguap entah kemana,” ungkapnya.
Surat desakan hak angket beserta berkas-berkasnya tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib. Dia mengatakan akan mengkomunikasikan hal ini pada pimpinan dan fraksi-fraksi yang lain.
“Kami terima aspirasi dari teman-teman, tapi perlu diketahui, untuk ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Oleh karena itu, kami harus komunikasikannya ke semua fraksi terlebih dahulu,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Mujib juga mengatakan, selama ini Fraksi GPN juga selalu menyuarakan untuk pembubaran TP2ID, lantaran menilai minim fungsi dan memboroskan anggaran. Kendati demikian, dia menyangkan Bupati Blitar selama ini tak bergeming, setelah mendapat kritikan dari DPRD.
“Sejak dulu kami minta TP2ID ini ditiadakan, karena lebih banyak mudaratnya timbang manfaatnya. Tapi Bupati selama ini tak bergeming, tetap bersikukuh mempertahankan TP2ID. Melihat pemberitaan, sampai intervensi OPD, saya pribadi akan menolak seluruh anggaran untuk TP2ID di 2024 nanti,” pungkasnya. (bon)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
