BLITAR, SMNNews.co.id – Komisi D Jawa Timur dan Komisi III Kabupaten Blitar menggelar monitoring pertambangan pasir di Sabo Dam Lahar Gunung Kelud, Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa (2/2/2021). Kegiatan ini guna memfasilitasi masyarakat penambang pasir untuk mengurus izin melegalkan usahanya.
Dari rombongan itu hadir anggota Komisi D Jawa Timur Dapil 7 (Tulungagung, Blitar, Kota Blitar) Guntur Wahono dan Ferdians Reza Alvisa, juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto. Para wakil rakyat ini juga didampingi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Anggota Komisi D Jawa Timur, Guntur Wahono mengungkapkan, monitoring saat itu untuk melihat keinginan masyarakat penambang yang bersemangat bekerja. Namun tersandung dengan pengurusan izin yang terkesan ribet dan sulit.
“Masyarakat penambang ini sebenarnya bersemangat mengurus izin yang terkesan ribet. Dulu waktu perizinannya kewenangan pemerintah provinsi saja sulit, apalagi kini pengurusannya jadi ke pemerintah pusat jadi lebih sulit lagi,” ungkap Guntur.
Menurut Guntur, dampak dari sulitnya perizinan ini membuat kegiatan pertambangan ilegal dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Oknum ini seolah menarik pajak seakan menjamin keamanan kegiatan dari para penambang.
“Kondisinya sekarang tambang ilegal jadi bulan-bulanan oknum. Padahal kalau perizinannya mudah mereka merasa aman dan nyaman, karena betul-betul mendapat izin pemerintah,” ujar politisi PDIP ini.
Maka itu pihaknya mendorong pemerintah memberi kemudahan izin pertambangan baik itu izin pertambangan rakyat ataupun tambang lainnya. Harapannya pertambangan di Kabupaten Blitar bisa semuanya berizin legal dan memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendukung pembangunan di daerah.
“Kenyataannya pemerintah daerah kesulitan untuk anggaran jalan-jalan rusak yang penyebabnya adalah dilalui truk-truk penambang pasir yang besar-besar. Kalau pemerintah tidak segera turun tangan dan tidak tegas maka oknum ini semakin menjadi-jadi dan yang susah adalah masyarakat kecil,” paparnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto juga menginginkan perizinan pertambangan dari pemerintah dipermudah. Pasalnya di Kabupaten Blitar sendiri tambang ilegal jumlahnya sangat banyak dan lebih memberikan kerugian daripada keuntungan bagi daerah.
“Tiap hari ribuan truk pasir melalui jalan kabupaten Blitar. Sedang yang berizin hanya 2 saja dan memberikan PAD kurang dari 100 juta per tahun. Maka itu kami sangat berterima kasih dengan DPRD Provinsi yang turun karena kita perlu adanya sinergi pemerintah daerah dan provinsi guna menemukan solusi terbaik terkait tambang ini,” jelas Sugianto.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas ESDM Jawa Timur Didik Agus Wijanarko, menerima keluhan dari wakil rakyat terkait izin pertambangan di Kabupaten Blitar. Berkaitan dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 dimana pemerintah pusat yang berkewenangan mengeluarkan izin pertambangan, pihaknya siap membantu dalam fasilitasi pengurusan izin ke pemerintah pusat.
“Kita saat ini hanya bisa fasilitasi saja terkait pertambangan. Kita siap membantu pengusaha besar ataupun kecil untuk bisa melegalkan izinnya,” katanya. (jon)
