SMNNews.co.id – PT Pos Indonesia (Persero) memperluas jaringan 37 kantor cabang pembantu atau Universal Postal Services (LPU) di seluruh Indonesia. PT Pos bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di zona 3T (frontier, remote, trailing, dan on the border) (Kominfo).
Gunawan Hutagalung, Direktur Direktorat Jenderal Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bentuk kerjasama tersebut.
“Pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya, teman-teman ini (Pos Indonesia) yang menyelenggarakan secara operasional,” katanya di sela peluncuran 37 KCP di Gedung Pos Ibu Kota Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.
KCP memiliki 9 kantor LPU di Regional 1 Sumatera, 13 di Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusra, serta 15 di Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Secara total, pemerintah akan mengalokasikan Rp 378 miliar untuk keperluan operasional di 2.375 kantor LPU dan unit layanan pos lainnya pada tahun 2023, yang melayani lebih dari 70% dari 7.266 kecamatan di Indonesia.
“Kita melakukan pengawasan, monitoring langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia, kita melihat sasarannya tepat nggak? Penggunaannya tepat nggak? Uang ini harus memberdayakan masyarakat. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi,” tutur Gunawan.
PT Pos juga meyakinkan, meski kantor LPU berada di zona 3T, tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah. Tarif komersial, di sisi lain, kompetitif.
“Jadi sebesar itulah yang ditetapkan untuk masyarakat. Ke depan coba kita lihat penetapan ini apakah sesuai, karena penetapan ini berdasarkan pertimbangan dari sisi biaya dan daya beli masyarakat di sana. Nah, selisihnya itu disubsidi pemerintah dalam bentuk bantuan operasional. Jadi, layanan di kota sama di sana, sama. PT Pos tidak boleh membedakan layanan yang ada di kota dan ada yang di sana. Itulah fungsi dari bantuan ini.”
Namun, layanan hari yang sama dan hari berikutnya belum dapat dibandingkan dengan layanan kota. Ini karena wilayah 3T memiliki jalur dengan fitur tertentu.
“Ini kami tolerir dengan waktu tujuh hari. Tapi pada kenyataannya tidak sampai tujuh hari,” ujar Gunawan.
Faizal R. Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia, mengatakan keberadaan kantor LPU secara langsung dapat mengedukasi masyarakat tentang transaksi nontunai. Pasalnya, di daerah tersebut hampir tidak ada cabang perbankan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening bank.
“Sekarang program pemerintah cashless society. Tidak hanya di kota, tapi juga harus di seluruh pelosok Indonesia. Karena bagi pemerintah, semakin cashless, semakin efisien menjalankan ekonomi ini. Kami hadir di sana juga memberikan layanan jasa keuangan,” kata Faizal.
Untuk memperjelas, LPU adalah layanan pos yang harus dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU) dalam rangka memenuhi asas satu wilayah pos (Single Postal Territory) dan kebebasan transit (Freedom of Transit), dengan tujuan memungkinkan orang di seluruh belahan dunia untuk mengirim dan menerima kiriman pos dari satu sama lain.
Pos Indonesia ditunjuk dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan LPU. LPU adalah semacam layanan pos yang harus dijanjikan pemerintah untuk menjangkau semua warga negara, memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima kiriman dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh dunia.
“Kita juga patut bersyukur karena PT Pos Indonesia telah melalui tahun 2022 dengan kinerja positif antara lain ditunjukkan dengan pencapaian EBITDA dan Laba Bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri. Berbekal kinerja positif itu kami optimis tahun 2023 kita akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam RKAP 2023 untuk tumbuh dua digit di semua portofolio bisnis,” kata Faizal.
LPU merupakan salah satu yang memberikan kontribusi besar terhadap kinerja baik PT Pos Indonesia di tahun 2022. Kekuatan PT Pos Indonesia sebagai satu-satunya operator LPU adalah jaringan fisiknya yang terbentang luas di seluruh nusantara hingga kawasan 3TP.
“Kepercayaan itu telah diemban oleh PT Pos Indonesia dengan sepenuh hati sejak tahun 2003,” ujar pria asal Lumajang ini.
Selanjutnya, selama ini masyarakat menggunakan layanan Pengiriman Surat dan Paket melalui PT Pos Indonesia sebanyak 60 juta transaksi, Layanan Jasa Keuangan sebanyak 105 juta transaksi, pembayaran Bantuan Sosial bantuan sembako kepada 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Keluarga Harapan Pembayaran program (PKH) kepada 9 juta KPM, dan pembayaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,5 juta penerima.
Sesuai harapan pemerintah, lanjut Faizal, Pos Indonesia telah melakukan transformasi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seperti digitalisasi LPU, sehingga pengguna jasa pos dapat mengirim dan menerima kiriman dari dan ke Indonesia dan luar negeri. dengan kemampuan pelacakan. Sedangkan untuk meningkatkan akurasi data pelaporan, PT Pos Indonesia meluncurkan Sistem Informasi LPU (LPU SIM) pada tahun 2019.
Sistem LPU ini mengubah pelaporan manual menjadi pelaporan digital dan terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat pelaporan pendanaan kurasi data kepada pemerintah.
Perlu diperhatikan bahwa sebagai penyelenggara LPU, Pos Indonesia dituntut untuk memenuhi standar yang telah disepakati dengan pemerintah, antara lain pelayanan minimal yang harus disediakan di kantor LPU yaitu aksesibilitas (access point), kabupaten (frekuensi pengiriman pos).
Kualitas layanan (quality of service), harga (harga yang ditawarkan kepada publik), infrastruktur (kantor pos yang menyediakan layanan universal), dan pelaporan (keakuratan data pelaporan dan kelengkapan dokumen sumber yang diperlukan).
“Penugasan LPU ini merupakan peran strategis yang diberikan oleh pemerintah yang harus kami kawal terus dalam proses pelaksanaannya, tidak hanya oleh kantor-kantor yang ditetapkan sebagai Kantor LPU tetapi seluruh karyawan yang menjalankan fungsi collecting, processing, transporting, delivery hingga supporting,” ucap Faizal.
Sebanyak 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU diresmikan secara serentak dari dua lokasi, yakni Gedung Pos Ibukota Jakarta pada Rabu, 1 Februari 2023, dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi.
Lalu ada KCP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dipimpin oleh Prasabri Pesti, Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio.
Direktur Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Gunawan Hutagalung, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Direksi Anak Perusahaan dan Pimpinan Badan Afiliasi , Senior Leader, dan karyawan Pos Indonesia yang hadir baik secara online maupun offline di seluruh tanah air semuanya hadir dalam acara ini.
Acara dimulai dengan Direktur Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gunawan Hutagalung, menyerahkan kunci KCP kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R. Joemadi, di Jakarta.
Direktur Utama Faizal kemudian menyerahkan kunci kepada tukang pos sebelum dilanjutkan dengan pengiriman digital ke Prasabri di Mandalika untuk meresmikan Pintu KPC Mandalika yang dihadiri oleh 36 KCP lain dari seluruh Indonesia.(red)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
